KUTAI KARTANEGARA – Pemerataan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) perlu ditopang perencanaan kebutuhan pegawai yang terukur. Penempatan maupun pemindahan pegawai harus mempertimbangkan ketersediaan jabatan, kesesuaian kompetensi, serta beban kerja pada unit pelayanan yang menjadi tujuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan permohonan ASN untuk kembali bertugas di daerah asal pada prinsipnya dapat dipertimbangkan. Namun, pemerintah tidak bisa hanya menjadikan domisili sebagai dasar keputusan tanpa memastikan adanya kebutuhan pegawai di tempat yang dituju.
Menurutnya, setiap ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), memiliki jabatan dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Karena itu, pemindahan harus mempertimbangkan apakah jabatan yang sesuai tersedia pada organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit pelayanan tujuan.
“Prinsipnya, kami sangat mendukung kalau ada pegawai yang ingin kembali ke daerah asal. Tetapi, harus dilihat dulu apakah di sana ada jabatan yang sesuai dan memang dibutuhkan. Kalau tersedia dan memungkinkan untuk diisi, tentu akan kita akomodasi,” kata Sunggono, Selasa (20/10/2026)
Ia mencontohkan penempatan tenaga pendidik yang tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan untuk bertugas lebih dekat dengan tempat tinggal. Guru yang mengajukan perpindahan harus memiliki kesesuaian bidang dengan kebutuhan sekolah tujuan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif.
Kondisi serupa berlaku pada unit pelayanan lain, seperti puskesmas maupun unit pelaksana teknis (UPT). Setiap unit memiliki fungsi, kebutuhan tenaga, dan karakteristik pekerjaan berbeda sehingga penempatan pegawai harus didasarkan pada kondisi riil organisasi.
“Misalnya seorang guru ingin pindah ke sekolah tertentu, tetapi bidang mata pelajaran yang dikuasainya tidak dibutuhkan di sana. Kalau dipaksakan, justru akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugasnya. Karena itu, kebutuhan di tempat tujuan harus menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan, Pemkab Kukar juga membahas penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kedua instrumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi jenis jabatan yang dibutuhkan serta menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan volume pekerjaan pada masing-masing unit organisasi.
Sunggono menerangkan, analisis beban kerja menjadi bagian penting karena kebutuhan pegawai tidak bisa ditentukan hanya dari keberadaan kantor atau unit pelayanan. Pemerintah harus menghitung pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian menilai kebutuhan jabatan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut.
“Beban kerja harus dihitung terlebih dahulu. Dari situ kita bisa mengetahui apakah suatu unit memang membutuhkan jabatan tertentu. Setelah kebutuhan jabatannya teridentifikasi dan ditetapkan sesuai ketentuan, baru kita melihat ketersediaan posisi yang bisa diisi,” terangnya.
Pendekatan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menyusun kebutuhan sumber daya manusia secara lebih tepat. Pemetaan yang baik dapat menjadi dasar untuk melihat kebutuhan pegawai pada berbagai unit pelayanan sekaligus mengurangi risiko penempatan yang tidak sesuai dengan tugas dan kompetensi.
Di sisi lain, keputusan pemindahan ASN tetap harus memperhatikan kesinambungan pelayanan publik. Pemindahan pegawai yang tidak diikuti perhitungan kebutuhan berpotensi menimbulkan kekosongan tenaga pada unit kerja asal maupun ketidaksesuaian penempatan di lokasi tujuan.
Sunggono menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang bagi ASN yang ingin kembali ke daerah asal, tetapi setiap permohonan harus melalui pertimbangan yang objektif dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kita ingin penempatan pegawai benar-benar sesuai kebutuhan organisasi. Kalau persyaratannya terpenuhi, jabatannya tersedia, dan kompetensinya sesuai, tentu bisa diproses. Dengan begitu, kepentingan pegawai tetap diperhatikan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)




