Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pemenuhan Jaringan Komunikasi untuk Menjamin Hak Politik Warga Negara

Samarinda, kaltimnesia,id – Hak politik warga negara dalam Pemilukada serentak pada bulan November 2024 ini harus dijamin. Blank spot atau area tanpa sinyal telekomunikasi dapat menjadi gangguan dalam penyaluran hak politik tersebut. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian (Diskominfo Staper) Kutim harus bekerja keras memastikan tidak ada blank spot.

Hal tersebut disampaikan Pjs. Agus Hari Kesuma dalam sambutannya di acara bersama para aparatur desa Kabupaten Kutai Timur di Hotel Aston, Samarinda.

“Blank spot rawan dalam pelaksanaan Pilkada. Jika ada blank spot, segera dibenahi di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar Siburian menyebutkan bahwa dinas telah melakukan pemenuhan jaringan internet di setiap kantor camat dan kantor desa yang ada di wilayah Kutai Timur. Menurut Ronny pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi itu telah dilaksanakan di 18 kecamatan dan 139 desa yang ada di Kutim.

Selain pemasangan jaringan internet, kapasitas jaringan juga ditambah, supaya tidak ada kendala dalam pelaksanaan penghitungan suara.

“Ada beberapa kecamatan dan desa yang telah kami tambah bandwith-nya untuk memperkuat jaringan internet agar tidak terjadi masalah pada pelaksanaan perhitungan surat suara bisa berjalan lancar,” ujar Ronny.

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang wilayahnya luas dan memiliki 13 desa yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Desa-desa 3T mungkin memiliki masalah terkait dengan jaringan internet, sehingga harus segera diatasi. Harapannya tidak akan menjadi persoalan di hari pemungutan suara.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru