
Kutai Timur – Pembangunan di Desa Mata Air, Kabupaten Kutai Timur, masih menghadapi sejumlah hambatan akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Kepala Desa Mata Air, Imam Adiatno, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran berdampak langsung pada realisasi program desa, terutama di sektor infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut Imam, Desa Mata Air sempat menerima anggaran cukup besar pada tahun sebelumnya. Namun, tidak lama kemudian, alokasi tersebut dipangkas lebih dari Rp2 miliar. “Dampaknya sangat terasa. Sebagian besar dana desa akhirnya hanya bisa digunakan untuk membayar honor perangkat dan operasional lembaga, sementara pembangunan tidak bisa maksimal,” jelasnya.
Kondisi ini membuat program prioritas harus ditunda atau disesuaikan dengan dana yang tersedia. Imam menekankan, kebutuhan air bersih menjadi program paling mendesak bagi sekitar 850 jiwa penduduk Desa Mata Air. “Hingga kini kami belum terlayani PDAM, sehingga pada 2025 kami memfokuskan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes),” katanya.
Desa Mata Air merupakan desa transmigrasi dengan jumlah 320 kepala keluarga dan luas wilayah 2.200 hektare. Pemukiman yang terpusat dinilai menjadi keuntungan dalam pembangunan infrastruktur. “Karena tidak terpencar, distribusi jaringan air bersih lebih mudah dijalankan. Tinggal menunggu dukungan anggaran yang memadai,” tambah Imam.
Selain air bersih, masyarakat Desa Mata Air menggantungkan hidup dari perkebunan sawit dan peternakan sapi. Sebagian juga mengembangkan ternak kambing dan babi. Imam menegaskan, kebutuhan air bersih tidak hanya penting untuk rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
Meski anggaran terbatas, desa tetap mendapatkan dukungan dari pihak swasta. Beberapa perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah, seperti PT Tridaya Hutan Lestari dan PT SPJU, ikut membantu kegiatan sosial masyarakat. “Memang nilainya kecil, tapi bantuan itu menunjukkan kepedulian dan sangat berarti bagi warga,” ujarnya.
Untuk memperkuat ekonomi, Desa Mata Air juga telah membentuk Koperasi Merah Putih. Walau masih tahap awal dan belum berjalan optimal, koperasi ini diharapkan bisa menjadi wadah usaha bersama warga dan mendukung kemandirian ekonomi desa.
Imam berharap, kebijakan efisiensi anggaran tidak lagi terlalu membebani desa. “Kalau anggaran stabil, kami bisa menuntaskan program prioritas, terutama air bersih. Dengan begitu, pembangunan desa akan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.(ADV)




