Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pelatihan SIRIKA Jadi Langkah Awal Kutim Bangun Layanan KB Berbasis Data

SANGATTA — Di balik upaya memperkuat program Keluarga Berencana di Kutai Timur, terdapat rencana kerja yang kini mulai dikonsolidasikan, yaitu membangun sistem data yang kuat dari tingkat fasilitas layanan kesehatan. Melalui pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim memulai transformasi menuju layanan KB yang sepenuhnya berbasis data dan digital.

Pelatihan berlangsung selama dua hari di kantor DPPKB Kutim dan diikuti peserta dari lima kecamatan, di antaranya Teluk Pandan, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan. Narasumber didatangkan langsung dari BKKBN Kalimantan Timur, dengan materi utama mengenai pelaporan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) secara real-time melalui aplikasi SIRIKA.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, membuka pelatihan dengan penekanan pada pentingnya akurasi data sebagai fondasi seluruh proses perencanaan.

“Data yang akurat menjadi kunci perencanaan dan evaluasi kegiatan. Kami sebagai penyaji data harus memastikan pelaporan di lapangan tepat waktu,” ujarnya, didampingi Kabid KB DPPKB, Mustika.

Tak hanya akurasi, transparansi logistik juga menjadi perhatian utama. Junaidi menegaskan pentingnya memantau stok secara aktif, terutama terkait kedaluwarsa alat kontrasepsi.

“Jangan sampai alat kontrasepsi yang sudah tidak layak sampai ke masyarakat. Pelaporan stok harus transparan,” kata Junaidi, yang pernah bertugas di Muara Ancalong.

Selain itu, sinergi lintas fungsi antara penyuluh KB dan petugas faskes menjadi prioritas. Menurut Junaidi, kolaborasi di lapangan akan memperkuat efektivitas pelayanan.

“Kolaborasi ini penting agar pelayanan KB di masyarakat berjalan efektif. Saya ingin memastikan PLKB proaktif bersinergi dengan Faskes,” tambahnya.

Kepala Bidang KB DPPKB, Mustika, menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara struktur pegawai pusat dan daerah.

“Kami rutin memantau sejauh mana PKB mengenal kader dan petugas Faskes. Ini menjadi indikator keberhasilan sinergi program,” ujar Mustika.

Di balik pelatihan ini, muncul kesadaran kolektif bahwa kualitas layanan publik di sektor KB tidak cukup hanya dengan ketersediaan alat, tetapi ditentukan oleh kekuatan sistem data dan akuntabilitas para pelaksana di lapangan.

“Kami berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kualitas data KB Kutim sekaligus memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan,” ujar Junaidi dalam sesi penutupan.

Langkah ini menjadi pondasi penting menuju digitalisasi sistem pelayanan KB di Kutai Timur yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika kependudukan.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru