
KUTAI TIMUR – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kutai Timur mengingatkan para pelaku industri agar tidak menunda pengurusan perizinan hingga usaha telah berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan industri dapat berkembang secara legal sekaligus memudahkan akses terhadap pembiayaan.
Kepala Bidang Industri Disdagperin Kutai Timur, Achmad Donny, mengatakan masih banyak pelaku industri yang baru memikirkan legalitas usaha setelah kegiatan produksi berjalan. Pola tersebut kerap terjadi ketika pelaku usaha mulai membutuhkan pembiayaan dari perbankan.
“Yang pasti, kebanyakan pelaku industri ini mengolah dulu, baru membuat izin. Baru mau pinjam di bank, baru mau bikin izin,” ujar Dony saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, pengurusan izin seharusnya tidak ditempatkan sebagai tahapan yang dilakukan setelah usaha berkembang. Pelaku industri justru dianjurkan mulai berkomunikasi dengan pemerintah sejak tahap awal perencanaan usaha.
Dengan demikian, berbagai aspek yang berkaitan dengan legalitas, lokasi, hingga kebutuhan pengembangan industri dapat dipersiapkan secara bersamaan. Pemerintah juga dapat memberikan pendampingan agar pelaku usaha tidak menghadapi kendala ketika kegiatan produksinya sudah berjalan.
“Harusnya dia mencoba dulu untuk membuat izin, berkomunikasi dengan kami. Izin itu berjalan bersamaan dia membangun lokasinya,” kata Dony.
Ia menilai komunikasi sejak awal menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor industri di daerah. Pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian terkait perizinan, tetapi juga dapat mengetahui berbagai ketentuan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan industri beroperasi.
Dony menambahkan, legalitas usaha juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika pelaku industri ingin mengembangkan kapasitas produksi. Terlebih ketika usaha mulai membutuhkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan.
Karena itu, Disdagperin Kutai Timur mendorong pelaku industri untuk tidak menjadikan perizinan sebagai persoalan administratif yang diurus belakangan. Pengurusan izin sejak awal dinilai dapat membantu menciptakan kegiatan industri yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah pun terus mendorong agar pelaku industri membangun komunikasi dengan perangkat daerah terkait. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan perizinan sekaligus mendukung pertumbuhan industri lokal di Kutai Timur.(ADV)




