Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Paripurna Sepakati Perubahan KUA dan P-PPAS APBD 2026 Kutim Rp6,4 Triliun

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD Kutai Timur menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah dan Ketua DPRD Kutai Timur dalam rapat paripurna.

Dalam dokumen perubahan KUA dan P-PPAS APBD 2026 tersebut, proyeksi pendapatan dan belanja daerah mencapai sekitar Rp6,4 triliun. Sementara itu, struktur anggaran masih mencatat defisit sekitar Rp19 miliar.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah mengatakan, angka yang tercantum dalam dokumen tersebut belum menjadi angka final. Sebab, perubahan KUA dan P-PPAS masih akan melalui tahapan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Karena masih berupa rancangan sementara, angka-angka dalam dokumen tersebut masih memungkinkan mengalami perubahan pada tahapan pembahasan berikutnya,” kata Ardiansyah.

Menurutnya, kesepakatan dalam paripurna menjadi bagian dari tahapan penyusunan perubahan APBD 2026. Setelah dokumen perubahan KUA dan P-PPAS disepakati, pembahasan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya untuk melihat lebih rinci mengenai program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD.

Ardiansyah menegaskan, substansi pembahasan belum sepenuhnya dapat tergambar hanya dari angka proyeksi yang terdapat dalam dokumen awal. Pemerintah daerah bersama DPRD masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan.

“Pembahasan yang lebih substansial akan terlihat setelah tahapan selanjutnya,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan APBD Kutai Timur 2026. Dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, pembahasan dapat dilanjutkan untuk memastikan struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program prioritas daerah dapat disusun sesuai kebutuhan pembangunan.

Proyeksi anggaran sebesar Rp6,4 triliun dan defisit Rp19 miliar dalam dokumen tersebut masih menjadi bagian dari proses pembahasan. Angka final perubahan APBD 2026 akan ditentukan setelah seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme penganggaran daerah diselesaikan.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru