
SANGATTA, Kaltimnesia.id — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyoroti persoalan keterbatasan kewenangan daerah dalam urusan reklamasi tambang yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Menurutnya, kewenangan utama dalam proses reklamasi berada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sering kali tidak memiliki ruang gerak yang luas untuk menanganinya secara langsung.
“Kalau terkait reklamasi tambang kan tentu berkaitan dengan pusat ya. Kemarin kami juga sudah ke ESDM Provinsi,” ujar Pandi Widiarto, yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Kutai Timur yang membidangi pembangunan.
Ia menjelaskan, banyak persoalan di lapangan yang sebenarnya memerlukan penanganan cepat, namun terkendala oleh regulasi dan kewenangan yang tidak berada di tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap reklamasi pascatambang sering kali berjalan lambat.
Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut. Namun, kendala struktural masih menjadi hambatan utama.
“Memang mereka juga sangat banyak keterbatasan karena semua urusan itu di pusat,” tambahnya.
Pandi menilai, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah, terutama daerah penghasil tambang seperti Kutai Timur, agar bis a berperan aktif dalam memastikan kegiatan pascatambang berjalan sesuai aturan dan tidak meninggalkan dampak lingkungan yang berkepanjangan.
“Daerah ini yang menanggung langsung dampaknya, jadi sudah seharusnya ada pelimpahan kewenangan atau setidaknya sinergi yang lebih kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Pandi juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan daerah. Ia berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, agar pengawasan tambang dan pelaksanaan reklamasi bisa berjalan lebih efektif.
Dengan peran aktif DPRD dan dukungan semua pihak, ia optimistis Kutai Timur bisa mengawal proses reklamasi tambang dengan lebih baik, tanpa harus selalu terkendala oleh birokrasi yang panjang di tingkat pusat.(ADV)




