Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Outsourcing Jadi Jalan Tengah, Satpol PP Kutim Jaga Ketertiban Tanpa Langgar Kebijakan Honorer

SANGATTA — Di tengah keterbatasan jumlah aparat dan larangan rekrutmen tenaga honorer oleh pemerintah pusat, Satpol PP Kutai Timur (Kutim) berhasil menemukan jalan tengah.

Dengan sistem outsourcing, instansi ini tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan publik secara maksimal tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, menyebutkan bahwa model kerja ini membantu menutup kesenjangan jumlah personel di lapangan.

“Saat ini kami memiliki 156 personel PNS dan PPPK. Idealnya Kutim butuh 600 orang untuk menjalankan tugas pengawasan di 18 kecamatan,” ungkapnya.

Sebanyak 283 tenaga outsourcing direkrut tahun 2025 dan ditempatkan di berbagai titik strategis. Mereka membantu patroli, pengamanan aset pemerintah, serta mendukung ketertiban umum di kawasan padat aktivitas.

“Mereka bukan penegak perda, tapi tenaga pendukung yang bertugas di bawah arahan langsung personel tetap,” jelas Fata.

Dengan sistem ini, Satpol PP dapat memperluas jangkauan pengawasan hingga ke daerah terpencil tanpa menambah beban struktural kepegawaian.

“Tujuannya agar Satpol PP bisa hadir di semua wilayah tanpa melanggar aturan pemerintah pusat,” ujar Fata.

Selain efisien, kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Seluruh tenaga outsourcing mendapat upah sesuai UMK Kutim, menegaskan komitmen instansi terhadap keadilan sosial dan penghargaan kerja.

Langkah Satpol PP Kutim ini menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan publik tetap bisa berjalan efektif dan manusiawi, bahkan di tengah keterbatasan regulasi dan sumber daya.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru