Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Oknum PPPK Diduga Lakukan Penipuan Investasi, Pengusaha Rugi Hampir Rp500 Juta

Kutai Timur – Seorang pengusaha muda di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi melaporkan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutim ke Polres Kutai Timur atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LI-460/X/Res.1.24/2025/Reskrim tertanggal 1 Oktober 2025. Selain itu, pelapor juga mengantongi Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor SP.Lidik/468.a/X/Res.1.24/2025/Reskrim pada tanggal yang sama.

Pengusaha tersebut mengaku mengalami kerugian hingga hampir Rp500 juta. Ia menjelaskan, kerja sama dengan oknum PPPK itu dimulai sejak awal 2023 melalui sejumlah program investasi yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan sebesar 15–18 persen dari total modal yang disetor.

“Awalnya kerja sama berjalan lancar. Keuntungan dan modal sempat kembali. Namun kemudian si oknum menawarkan agar dana tersebut diinvestasikan kembali dengan skema lain. Memasuki tahun 2024, pembayaran mulai tersendat dan sampai sekarang modal saya belum kembali,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa terlapor sempat menyebut dana yang dihimpun dikelola oleh atasannya. Namun, saat diperiksa penyidik kepolisian, nama pihak yang dimaksud tidak pernah dijelaskan secara terbuka.

“Dia mengatakan uang itu dikelola oleh bosnya, tetapi saat diperiksa, tidak pernah disebutkan siapa yang dimaksud. Bahkan sempat menawarkan pekerjaan lain untuk menutup kerugian saya,” katanya.

Pelapor mengaku telah berupaya menempuh jalur administratif sebelum membawa perkara ini ke ranah hukum. Sejak 18 Juni 2025, ia bersama kuasa hukumnya telah beberapa kali menyurati Dinas Perkim Kutim untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban, namun hingga kini belum menerima tanggapan resmi.

Dalam perkara ini, pelapor didampingi oleh kuasa hukum Dervius Iwan Lahang, SH dari PBH PERADI Sangatta serta Kantor Konsultan Hukum & Advokat Lukas Himuq, SH., MH dan Rekan.

Dervius menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah persuasif sebelum membuat laporan polisi.

“Kami sudah bersurat secara resmi sejak 18 Juni 2025, bahkan beberapa kali melakukan upaya komunikasi. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Dinas Perkim. Karena itu klien kami memilih menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini proses hukum tengah berjalan. Baik pelapor maupun terlapor telah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kutai Timur terkait laporan tersebut. (Kalnes04)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru