Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Mulyana Siap Serap Aspirasi Warga Dapil 2, Fokus Penyelesaian Masalah di Bengalon, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung

Sangatta.kaltimnesia.id-Serap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi seorang legislator tempatnya dipilih. Termasuk Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Hj Mulyana. Ia akan segera serap aspirasi di Dapil 2, yang meliputi kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung.

Pada kesempatan kegiatan reses tersebut, bertujuan untuk mendengar langsung keluhan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, menjelaskan bahwa serap aspirasi ini merupakan kesempatan penting untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat di dapil yang ia wakili.

“Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja yang menjadi persoalan di masyarakat, terutama di kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung,” ujarnya.

Ia menyebutkna kunjungan ke Rantau Pulung khususnya, merupakan kewajiban setiap anggota DPRD dari Dapil 2 saat melaksanakan reses, sebagai bentuk perhatian kepada konstituen yang ada di wilayah tersebut.

Dirinya pun menyatakan bahwa kegiatan reses ini tidak hanya sebagai ajang mendengar aspirasi, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

“Saat ini kita belum turun reses, jadi belum mendengar langsung aspirasi warga. Namun, melalui reses ini, kita akan benar-benar bisa mendengarkan suara mereka dan mencari solusi bersama,” tambahnya.

Serap aspirasi yang direncanakan akan dilakukan dalam bentuk dialog terbuka dan kunjungan langsung ke beberapa desa ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan DPRD.

“Dengan cara ini, Mulyana berharap permasalahan yang ada dapat diidentifikasi lebih baik, dan solusi yang tepat dapat ditemukan,” imbuhnya.

Serap aspirasi melalui reses sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung. (adv/kalnes01)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru