Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis muda di Kalimantan Timur Khusunya Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Dokumen tersebut berisi pandangan moral dan hukum masyarakat Kutim atas perkara sengketa keterbukaan informasi publik antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Dalam dokumen yang ditandatangani di Sangatta pada 5 November 2025 itu, para pihak menilai perkara ini penting bagi penegakan hak publik atas informasi, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kutai Timur.
Mereka menekankan bahwa keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kutai Timur adalah wilayah dengan intensitas tinggi aktivitas industri ekstraktif, terutama pertambangan batu bara. Karena itu, hak atas informasi publik menjadi instrumen vital untuk memastikan transparansi dan perlindungan ruang hidup warga,” tulis Amicus Curiae tersebut.
Dalam pandangan hukum yang disampaikan, para penandatangan menegaskan bahwa AMDAL tidak boleh ditutup dari publik. Mereka menilai dokumen tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dapat diakses terbuka.
Randi Gumilang, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mengatakan bahwa keterbukaan AMDAL adalah bentuk pengakuan terhadap partisipasi publik dalam mengawasi aktivitas industri tambang.
“AMDAL harus terbuka bagi masyarakat sebab merupakan entitas utama yang terdampak oleh aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Keterbukaan adalah instrumen penting untuk menjamin ruang hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Randi Gumilang.
Sementara itu, Aleks Bhajo, Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur yang turut menjadi salah satu penandatangan Amicus Curiae, menilai langkah ini bukan sekadar dorongan hukum, melainkan seruan moral dari masyarakat daerah yang selama ini merasakan dampak langsung industri tambang.
“Kita tentu menolak ketertutupan apalagi untuk urusan pertambangan, karena kita semua tahu bagaimana daya rusak yang ditimbulkan oleh agenda ekstraktif ini. Negara harus hadir lewat keterbukaan informasi. Masyarakat punya hak tahu bagaimana nasib lingkungannya diatur dan dikelola,” ujar Aleks.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan AMDAL dapat menjadi jembatan kepercayaan antara warga dan pemerintah serta mencegah konflik sosial yang kerap muncul akibat minimnya transparansi.
Para sahabat pengadilan berharap majelis hakim PTTUN Jakarta mempertimbangkan dimensi sosial dan ekologis dalam putusannya. Menurut mereka, keputusan yang berpihak pada keterbukaan informasi akan menjadi preseden penting bagi penegakan hak masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan akibat eksploitasi sumber daya alam.
“Putusan yang berpihak pada keterbukaan akan meneguhkan prinsip demokrasi lingkungan bahwa rakyat berhak tahu dan berhak hidup di lingkungan yang sehat dan adil,” pungkas Aleks.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh berbagai kalangan, antara lain Aleks Bhajo (Tokoh Pemuda Kutim), Kasno Pati (Petani Muda), Randi Gumilang (Akademisi UINSI Samarinda), Herdiansyah Hamzah (Dosen Hukum Universitas Mulawarman), Fathur Roziqin Fen (Walhi Kaltim), serta perwakilan dari AJI Samarinda, Pokja 30, AMAN Kaltim, dan LBH Samarinda.




