KUTAI KARTANEGARA – Pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas akses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Melalui pelatihan digital, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh pegawai dapat memenuhi standar minimal 20 jam pengembangan kompetensi setiap tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan metode pelatihan konvensional memiliki keterbatasan ketika harus diterapkan kepada ASN dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah mulai mengembangkan pola pembelajaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses.
Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
“Kalau kebutuhan pengembangan kompetensi ASN itu paling sedikit 20 jam per tahun. Karena jumlah pegawai kita banyak, pemenuhan kebutuhan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah,” ujar Sunggono, Rabu (4/11/2026).
Sunggono mengakui, pemenuhan kebutuhan jam pelatihan pada tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara optimal. Evaluasi terhadap kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih terukur untuk memperluas jangkauan kegiatan pengembangan kapasitas.
Mulai 2026, Pemkab Kukar menjalankan crash program dengan mengandalkan berbagai metode pembelajaran berbasis teknologi. Webinar dan pertemuan virtual menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan pelatihan bagi aparatur.
“Sejak tahun ini kita adakan crash program. Kita percepat melalui webinar, Zoom Meeting, dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas berbasis IT,” jelasnya.
Melalui metode tersebut, ASN memiliki lebih banyak pilihan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tanpa harus selalu berada di ruang pelatihan. Pola ini juga memungkinkan kegiatan dilaksanakan dengan jangkauan peserta yang lebih luas.
Sunggono menegaskan, pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan pelatihan klasikal dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih efisien.
“Jadi, pelaksanaannya tidak harus secara klasikal. Kita manfaatkan teknologi agar teman-teman ASN bisa mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan lebih mudah,” katanya.
Pemkab Kukar berharap perluasan akses pelatihan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas aparatur sekaligus memperbaiki capaian pemenuhan jam pengembangan kompetensi. Pelaksanaan program akan terus diperkuat agar semakin banyak ASN memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan.
“Alhamdulillah, melalui program percepatan ini, pengembangan kompetensi ASN kita sudah banyak meningkat. Kita berharap upaya ini terus berjalan sehingga kebutuhan pelatihan minimal 20 jam per tahun bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv)




