
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak ingin terburu-buru menerapkan pompanisasi lahan sebagai solusi menghadapi kebutuhan air pertanian. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan, rencana tersebut harus melalui pertimbangan yang matang, terutama dari sisi kebutuhan anggaran dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Mahyunadi, pompanisasi memang dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu menyediakan kebutuhan air bagi lahan pertanian. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kemampuan anggaran daerah.
“Untuk menggunakan pompanisasi lahan kita perlu pertimbangan dari segi anggaran yang diperlukan serta seberapa banyak manfaatnya,” ujar Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu menghitung secara menyeluruh kebutuhan biaya apabila pompanisasi akan diterapkan. Perhitungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengadaan pompa, tetapi juga kebutuhan pendukung lainnya yang diperlukan agar sistem dapat berjalan secara optimal.
Selain besaran anggaran, pemerintah juga akan melihat luas lahan yang dapat memperoleh manfaat dari program tersebut. Hal ini dinilai penting agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya para petani.
Mahyunadi menegaskan, prinsip efisiensi harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah harus memastikan program yang dijalankan memiliki manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Jika anggaran yang diperlukan banyak namun manfaatnya sedikit mungkin itu tidak jadi, karena APBD itu harus kita gunakan sebaik mungkin tidak boleh berfoya-foya,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan APBD harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mengutamakan program yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, setiap rencana pembangunan maupun intervensi pemerintah perlu melalui kajian sebelum diputuskan untuk dilaksanakan.
Mahyunadi menambahkan, pompanisasi tetap menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menghadapi persoalan kebutuhan air. Namun, keputusan akhirnya akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi teknis di lapangan, kemampuan anggaran hingga tingkat manfaat yang dapat diberikan.
Dengan kajian tersebut, pemerintah berharap setiap program yang menggunakan APBD tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi mampu memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV)




