Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Mahyunadi: Konflik Internal Lembaga Bisa Ganggu Penyaluran Hibah

SANGATTA — Penyaluran dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai dikaitkan dengan kinerja dan stabilitas internal lembaga penerima. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengingatkan bahwa konflik di tubuh lembaga bisa menjadi penghambat bantuan dari pemerintah.

“Pemerintah ini serba salah. Dibantu, ada konflik internal. Tidak dibantu, proses belajar mengajar terhambat. Jadi, mari bantu pemerintah dengan menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu,” kata Mahyunadi dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Tata Cara Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2025 di GSG Bukit Pelangi.

Ia menyoroti beberapa penerima hibah seperti STIPER, STAIS, KONI, dan KNPI. Menurutnya, meskipun lembaga-lembaga itu memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu SDM Kutim, stabilitas internal dan tata kelola yang baik tetap menjadi syarat utama kelancaran bantuan.

“Bantuan bukan sekadar pemberian, tapi harus berdampak dan akuntabel,” tegas Mahyunadi. Ia juga mengingatkan bahwa dana hibah berasal dari kas daerah dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai sistem akuntansi pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesra Setkab Kutim, Nurcholis, mengakui masih ditemukan kelemahan dalam penyusunan laporan oleh penerima hibah.

“Meskipun telah dibekali aturan, terkadang masih ada yang belum paham,” kata Nurcholis. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan lembaga penerima dapat diperkuat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.

Pemkab Kutim tetap akan menyalurkan bantuan untuk bidang pendidikan, keagamaan, olahraga, pemuda, dan pemberdayaan ekonomi. Namun akuntabilitas dan kesiapan organisasi menjadi faktor penentu kelanjutannya.

“Kami ingin bantuan ini memberikan efek domino positif,” tutup Mahyunadi.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru