Kutai Timur – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kutai Timur pada Selasa (27/02/25). Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan mendesak agar anggaran dialihkan ke sektor pendidikan serta kesehatan.
Soroti Minimnya Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur. Mereka menilai banyak sekolah masih memiliki sarana yang tidak layak, seperti kamar mandi rusak dan ruang belajar yang tidak memadai. Selain itu, mereka juga mengkritik buruknya layanan kesehatan di daerah, yang menyebabkan banyak pasien harus dirujuk ke Samarinda.
“Banyak warga kita yang meninggal dalam perjalanan karena fasilitas kesehatan di Kutai Timur belum memadai,” ujar salah satu mahasiswa dalam aksi tersebut.
Selain itu, mahasiswa mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak menyentuh gaji DPRD dan aparat kepolisian, tetapi justru berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Apakah pemotongan anggaran pendidikan dilakukan karena takut masyarakat semakin cerdas dan bisa mengungkap kebusukan yang ada?” seru seorang orator aksi.
Mereka juga menuntut transparansi dan sanksi tegas terhadap ASN PUPR Kutai Timur yang videonya viral saat berjoget dan menyawer uang di atas meja.
Tuntutan Mahasiswa
Mahasiswa membawa enam poin tuntutan utama:
- Menolak pemotongan anggaran pendidikan dan menuntut transparansi dalam kebijakan efisiensi anggaran.
- Menjamin kesehatan sebagai hak fundamental dengan menolak pemangkasan anggaran layanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas dan BPJS Kesehatan.
- Memprioritaskan pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan fiskal agar tidak menjadi objek efisiensi anggaran.
- Evaluasi ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta anggaran tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
- Menuntut kejelasan kasus ASN PUPR yang viral dan meminta transparansi dari BKPSDM Kutai Timur.
DPRD Kutai Timur Merespons
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, membacakan data efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan efisiensi tersebut.
“Di antara poin efisiensi ini, tidak ada satu pun yang menyebut sektor pendidikan dan kesehatan mengalami pemotongan anggaran,” kata Jimmy.
Namun, ia mengakui bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2025, DPRD Kutai Timur telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran karena berpotensi menghambat visi pembangunan daerah.
“Jika efisiensi anggaran ini menghambat visi-misi pembangunan daerah, maka itu bertentangan dengan regulasi yang sudah disepakati melalui pemilu dan pilkada,” jelasnya.
Ia kemudian merinci beberapa sektor yang terkena dampak efisiensi anggaran, di antaranya:
- Alat Tulis Kantor (ATK): 90%
- Kegiatan seremonial: 56,9%
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
- Kajian dan analisis: 51,5%
- Honor kegiatan dan jasa profesi: 40%
- Percetakan dan suvenir: 75,9%
- Perjalanan dinas: 53,9%
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
- Jasa konsultan: 45,7%
- Belanja lainnya: 59,1%
Program MBG dan Pendidikan di Kutai Timur
Terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jimmy menilai bahwa program ini tidak bisa disamaratakan di semua daerah. Ia mengakui bahwa Kutai Timur memiliki tingkat inflasi yang tinggi, sehingga anggaran Rp10.000 per anak untuk MBG dinilai kurang efektif.
“Mungkin di daerah lain MBG ini sangat dibutuhkan, tetapi kita perlu memastikan dan mengevaluasi kembali penyalurannya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Jimmy menyebutkan bahwa dana hibah untuk kampus hanya bisa diberikan sekali dalam dua tahun karena keterbatasan anggaran. Terkait kondisi infrastruktur sekolah yang kurang memadai, ia meminta mahasiswa memberikan data konkret agar bisa segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Jimmy juga menegaskan bahwa gaji guru di Kutai Timur merupakan yang tertinggi di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Penandatanganan Tuntutan Mahasiswa
Menjelang akhir aksi, Ketua GMNI Kutai Timur, Deo, menyatakan bahwa mahasiswa ingin melihat komitmen nyata dari DPRD atas tuntutan mereka. Sebagai bentuk keseriusan, mereka meminta Ketua DPRD untuk menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.
Jimmy pun menyatakan kesediaannya.”Kami akan mendokumentasikan dan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI,” katanya.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang telah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi demi kepentingan rakyat. Aksi ini akhirnya berakhir pada pukul 14.00 WITA dalam situasi yang tetap kondusif.




