KUTAI KARTANEGARA – Pemulihan kehidupan warga pascakebakaran di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Penanganan tidak hanya diarahkan pada kondisi setelah kejadian, tetapi juga pada pemetaan kebutuhan masyarakat untuk menentukan langkah lanjutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meninjau langsung kawasan terdampak pada Minggu (18/10/2026). Kebakaran tersebut mengakibatkan 11 rumah terdampak dan menyentuh kehidupan 15 kepala keluarga (KK). Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga.
“Kita ingin melihat langsung kondisi di lokasi dan memahami apa saja yang dibutuhkan masyarakat setelah kebakaran ini,” ujar Aulia.
Ia menilai, penanganan bencana perlu dilanjutkan dengan langkah pemulihan yang mempertimbangkan keadaan warga. Setelah menghadapi musibah, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tahapan penanganan agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari di tengah situasi yang berubah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi keluarga terdampak. Hasil peninjauan lapangan menjadi bahan untuk menyusun prioritas, sekaligus membantu perangkat daerah menentukan bentuk dukungan sesuai bidang tugas masing-masing.
“Ketika masyarakat mengalami musibah seperti ini, pemerintah harus melihat langsung apa yang mereka hadapi. Kita perlu memahami kebutuhan mereka agar langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Aulia mengatakan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi diminta melihat kebutuhan yang berkaitan dengan kewenangannya, sehingga upaya pemulihan dapat direncanakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, langkah pemerintah harus disusun secara bertahap. Kebutuhan yang mendesak perlu menjadi perhatian awal, sementara rencana berikutnya membutuhkan pendataan dan pertimbangan lebih lanjut. Dengan cara itu, keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah bagaimana masyarakat bisa kembali menjalani kesehariannya. Setelah itu, kita petakan langkah berikutnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah,” katanya.
Selain penanganan awal, Pemkab Kukar akan mengkaji kebutuhan jangka panjang, termasuk kemungkinan penataan kawasan dan pembangunan kembali. Pembahasan tersebut tetap harus memperhatikan regulasi, kewenangan pemerintah daerah, serta kapasitas anggaran yang tersedia. Dengan demikian, rencana lanjutan tidak ditetapkan tanpa melalui pertimbangan yang diperlukan.
Aulia menegaskan, setiap opsi penanganan harus didasarkan pada kajian dan kebutuhan warga terdampak. Pemerintah akan melihat bentuk langkah yang memungkinkan untuk dilakukan, tanpa mengabaikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran daerah.
“Kita akan melihat secara cermat apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Setiap langkah harus memiliki dasar yang jelas, sehingga penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat ke depan,” tuturnya.
Di sisi lain, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat upaya pencegahan kebakaran di kawasan permukiman. Pemkab Kukar telah berdiskusi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi.
Aulia berharap, penanganan terhadap keluarga terdampak dapat berjalan beriringan dengan upaya mengurangi risiko kejadian serupa. Penguatan pencegahan dinilai perlu dilakukan agar kewaspadaan masyarakat dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran semakin meningkat.
“Ke depan perlu diperkuat terkait mitigasi atau pencegahan agar tidak terjadi kebakaran,” pungkasnya.(Adv)




