Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Kutim Tak Ingin Tertinggal, Mahyunadi Desak Distribusi Guru dan Anggaran Merata Hingga Pelosok

SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak lagi ingin menunggu janji. Wakil Bupati H Mahyunadi menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tak bisa tercapai tanpa distribusi guru yang setara dan anggaran yang menyentuh wilayah-wilayah terluar. Ini disampaikannya dalam dialog pendidikan bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Samarinda, Jumat.

“Kita optimis. Kalau tidak mau mewujudkan pemerataan itu, bubarkan saja pemerintah,” tegas Mahyunadi saat ditanya soal komitmen Pemkab Kutim dalam mengejar keadilan pendidikan.

Pernyataan itu mengacu pada kondisi geografis Kutim yang luas, dengan banyak desa terpencil dan keterbatasan infrastruktur. Menurut Mahyunadi, penanganan ketimpangan harus dimulai dari integrasi kebijakan antar level pemerintahan. Program pendidikan pusat dan provinsi, menurutnya, tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh eksekusi teknis di lapangan oleh kabupaten.

Untuk itu, Pemkab Kutim membuka ruang sinergi penuh. Termasuk terhadap program “Gratispol” untuk jenjang SMA dan SMK, yang berada di bawah kewenangan provinsi. “Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi,” katanya.

Mahyunadi juga memberi sinyal dukungan terhadap rencana penempatan guru ASN ke sekolah swasta di pelosok. “Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta, dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu,” ucapnya.

Di wilayah kewenangan kabupaten, seperti SD dan SMP, Pemkab terus menggulirkan pembiayaan melalui BOS, pengadaan fasilitas pendidikan, serta penguatan jenjang PAUD dan TK. Beasiswa dan pendidikan tinggi pun jadi perhatian lewat pengembangan STIPER dan STAIS.

Mahyunadi menegaskan, kunci pemerataan bukan hanya pada kebijakan, tapi pada ketegasan pelaksanaan dan pengawasan. “Bagi siswa, kita tetap gratiskan sekolah, seragam, hingga buku. Itu komitmen kami sejak lama,” ujarnya.

Kutim tak ingin sekadar menjadi penonton dari pusat kebijakan pendidikan. Dengan kontrol anggaran dan sumber daya yang ada, Pemkab ingin memastikan bahwa anak-anak di desa terpencil tidak lagi menjadi korban ketimpangan sistematis yang berlarut-larut.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru