SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menandai babak baru dalam pelayanan publik dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di kawasan Bukit Pelangi, Sangatta. MPP ini diresmikan bersama sepuluh daerah lain secara virtual oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, belum lama ini.
Fasilitas yang beroperasi di Kantor DPMPTSP Kutim ini menghadirkan 132 layanan publik dari 31 instansi. MPP menerapkan konsep omnichannel yang mengintegrasikan seluruh saluran pelayanan agar lebih cepat dan terkoordinasi.
Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani, menjelaskan bahwa layanan yang tersedia masih akan terus dikembangkan. “Kita baru saja memulai secara resmi MPP ini, jadi bertahap akan terus kita benahi fasilitas yang ada demi kelancaran dan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim tengah membangun gedung MPP permanen berkapasitas tiga lantai. “Bahkan kami targetkan pada awal tahun depan, layanan MPP Kutim ini sudah bisa running sempurna,” ujarnya.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan apresiasi atas peluncuran MPP ini. Ia menilai kehadiran MPP menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini harus berpindah tempat untuk mengurus dokumen. “Misal pengurusan administrasi kependudukan, KTP-nya hilang, cukup datang ke MPP saja untuk melakukan pencetakan. Juga di sini bisa bayar PDAM, kirim paket, dan perpanjangan SIM,” katanya.
Ia juga menyebut MPP memberi kemudahan bagi pelaku usaha melalui layanan terpadu. “Di sini ada loket pajak, imigrasi, bea cukai, layanan perizinan OSS, hingga perbankan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara. Jadi pelaku usaha yang ingin konsultasi perizinan berusaha bisa langsung ke sini,” jelas Mahyunadi.
Menurutnya, MPP menjadi bukti nyata transparansi pemerintah. “Tidak ada lagi istilah dipersulit, tidak ada lagi namanya amplop-amplop. Semua terbuka dan transparan dalam hal pemberian kemudahan layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan kehadiran MPP, Kutim memperkuat komitmennya menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kemudahan pelayanan publik.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




