Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Kutim Perketat Pengawasan Kearsipan Lewat FGD Anjab–ABK, Antisipasi Risiko Hukum

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pengawasan tata kelola kearsipan sebagai langkah mitigasi risiko hukum dan administrasi melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Arsiparis. Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kutim dan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif.

Dalam sambutannya, Sudirman menjelaskan bahwa kearsipan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi penentu keselamatan institusi dalam menghadapi persoalan hukum maupun audit. “Melalui kegiatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tugas, fungsi, serta kebutuhan riil sumber daya manusia di setiap unit kerja, khususnya bagi Jabatan Fungsional Arsiparis yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketertiban arsip menentukan kredibilitas penyelenggara pemerintahan. “Tertib arsip berarti tertib administrasi, dan tertib administrasi merupakan fondasi bagi akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

FGD ini menghadirkan Arsiparis Madya ANRI, Widya Wahyuni Setiyaningrum, yang memaparkan kebutuhan ideal jumlah dan kompetensi arsiparis di setiap perangkat daerah. Para peserta dari OPD dan kecamatan mengikuti sesi penghitungan beban kerja untuk memastikan formasi arsiparis sesuai tuntutan regulasi terbaru dan beban dokumen yang terus meningkat.

Kepala Dispusip Kutim Ayub menegaskan bahwa perencanaan kebutuhan arsiparis yang akurat akan membantu daerah mengurangi kesalahan administrasi dan potensi sengketa hukum akibat kelalaian pengelolaan dokumen.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan formasi dan dasar pengajuan jabatan arsiparis, menentukan kebutuhan jumlah serta kompetensi arsiparis yang akurat, menyusun rencana pengembangan SDM Jabatan Fungsional Arsiparis, mewujudkan standar kerja yang baku, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kelembagaan,” jelasnya.

Dengan penguatan kapasitas arsiparis sejak tahap Anjab–ABK, Pemkab Kutim berharap dapat memastikan seluruh dokumen pemerintahan tersimpan, terkelola, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta administratif. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mencegah ketidaktertiban arsip yang selama ini sering menjadi sumber masalah dalam audit dan pemeriksaan.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru