SANGATTA – Tahun anggaran 2026 diperkirakan menjadi periode penuh tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemangkasan besar-besaran dana transfer umum (DTU) dari pemerintah pusat membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menata ulang arah pembangunan.
Plt Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor menjelaskan, langkah penajaman program dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas penurunan pendapatan daerah yang signifikan.
“Jelas kita akan menajamkan program dengan skala prioritas,” ujarnya kepada wartawan.
Berdasarkan perhitungan Bappeda, alokasi transfer untuk Kutim yang mencapai Rp6,37 triliun pada 2025, akan turun menjadi Rp3,26 triliun di tahun 2026. Dari jumlah itu, Dana Bagi Hasil (DBH) hanya sekitar Rp1,2 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp2,01 triliun. Penurunan tersebut mencapai hampir setengah dari total penerimaan, atau 48,8 persen.
Meski demikian, Noviari memastikan, tidak ada program prioritas yang dihapus.
“50 program itu tetap kita jalankan, karena amanah visi misi RPJMD,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memusatkan anggaran pada tiga pilar utama pembangunan, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan transformasi ekonomi.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi ekonomi tetap menjadi prioritas. Kita akan alokasikan sesuai porsi dan skala prioritas pelaksanaan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penajaman program bukan bentuk pemangkasan, melainkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Dengan perencanaan yang lebih terukur, Kutim diharapkan mampu tetap menjaga arah pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




