SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah progresif dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal dengan menggelar kajian teknis pemilu yang melibatkan penyelenggara dan kalangan akademisi. Inisiatif ini menjadi pondasi penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lebih tertata, akuntabel, dan partisipatif.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut kajian ini sebagai instrumen untuk mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus membangun kesadaran bersama bahwa penyelenggaraan pemilu adalah kerja kolektif, bukan semata tanggung jawab penyelenggara.
“Kajian teknis ini penting karena mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Sinergi ini menunjukkan bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan tugas bersama demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan di Kutai Timur,” jelas Ardiansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas data kependudukan di tengah derasnya investasi yang masuk ke Kutim. Menurutnya, lonjakan penduduk akibat mobilitas tenaga kerja perlu dicermati agar tidak berdampak pada perhitungan representasi politik daerah.
“Disdukcapil harus benar-benar mencatat dengan baik data kependudukan. Investasi besar yang masuk membawa banyak tenaga kerja dan pendatang baru. Jika administrasi kependudukan tidak akurat, maka akan memengaruhi representasi politik kita, termasuk jumlah kursi DPRD Kutim di masa depan,” tegasnya.
Ketua KPU Kutim, Siti Akhlis Muafin, menyambut kolaborasi ini dengan terbuka. Ia menegaskan komitmen KPU dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. “Kami di KPU berkomitmen agar seluruh proses pemilu terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ucapnya.
Sementara itu, akademisi dari FISIP Unmul, Zulkifli Abdullah, menilai kajian ini sebagai langkah positif dalam memperkaya diskursus kebijakan publik. “Kami melihat kajian teknis ini penting agar demokrasi di Kutim semakin matang. Melalui riset dan diskusi akademik, kami berharap bisa memberi rekomendasi yang solutif bagi KPU Kutim,” ujarnya.
Langkah kolaboratif antara pemda, KPU, dan perguruan tinggi ini mencerminkan komitmen bersama membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan inklusif, sekaligus memastikan Kutim siap menghadapi pemilu yang kian kompleks.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




