KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti pemanfaatan lahan konsesi yang tidak diikuti aktivitas usaha. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai, konsesi yang tidak berjalan selama dua tahun perlu dievaluasi dengan mengacu pada ketentuan hukum dan kewenangan instansi terkait.
Menurut Aulia, pemberian konsesi semestinya diikuti kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan perizinan. Apabila lahan telah dikuasai pemegang izin tetapi tidak dimanfaatkan, pemerintah perlu menelaah kondisi tersebut agar potensi sumber daya daerah tidak terabaikan.
“Kalau memang sudah diberikan konsesi, tentu kita berharap ada aktivitas usaha yang berjalan. Jangan sampai lahan sudah dikuasai, tetapi tidak dimanfaatkan,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui status perizinan sekaligus memastikan apakah pemegang konsesi telah menjalankan kewajibannya. Namun, penilaian terhadap izin yang tidak aktif tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau tidak ada aktivitas dalam waktu yang cukup lama, tentu harus dilihat lagi bagaimana status dan pemanfaatannya. Semua tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, persoalan konsesi tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan. Lahan yang tidak produktif juga menyangkut kesempatan mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, Aulia mendorong agar lahan yang konsesinya dicabut secara sah dapat dipertimbangkan kembali pemanfaatannya. Pemerintah daerah maupun BUMDes berpotensi menjadi bagian dari skema pengelolaan berikutnya, sepanjang tersedia dasar hukum dan kewenangan yang sesuai.
“Harapan kita, kalau memang izinnya sudah dicabut sesuai aturan, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Jangan sampai potensi yang ada justru dibiarkan begitu saja,” tuturnya.
Ia menambahkan, pelibatan BUMDes harus mempertimbangkan kesiapan organisasi dan kemampuan menjalankan usaha. Tidak semua lahan dapat langsung dimanfaatkan tanpa kajian mengenai status, peruntukan, serta peluang ekonomi yang tersedia.
“BUMDes bisa menjadi salah satu opsi untuk mengelola potensi yang ada di desa. Tetapi tentu harus dikaji lebih dahulu, baik dari sisi aturan maupun kemampuan pengelolaannya,” jelas Aulia.
Pemerintah daerah berharap evaluasi terhadap konsesi yang tidak produktif dapat membuka ruang bagi pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal. Meski demikian, gagasan pengelolaan oleh daerah atau BUMDes masih memerlukan kajian dan tidak serta-merta berarti pengalihan lahan akan dilakukan.
“Yang kita inginkan, potensi daerah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ada yang tidak berjalan, kita perlu mencari solusi yang sesuai aturan agar bisa dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya. (Adv)




