
Sangatta, Kaltimnesia.id — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kutim.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, H. Bahcok Riandi, ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu menjadi momentum penting untuk memperjuangkan agar proyek pengendalian banjir di Kutim masuk dalam daftar prioritas nasional.
Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa tanpa intervensi langsung dari pusat, persoalan banjir akan terus berulang setiap tahun.
“Tanpa intervensi pusat, penyelesaian penanganan banjir hanya sekadar permasalahan tanpa penyelesaian,” tegasnya.
Banjir telah menjadi momok bagi masyarakat Kutai Timur, terutama di daerah yang dilalui empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yakni DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Karangan, dan DAS Mahakam. Setiap musim penghujan, ribuan rumah terendam di kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, hingga Bengalon, bahkan memaksa warga mengungsi.
Komisi C menilai, kompleksitas persoalan banjir di Kutim memerlukan solusi sistemik dan terintegrasi. Karena itu, mereka menekankan pentingnya dukungan anggaran serta keahlian teknis dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi daerah agar Kutim mendapat prioritas dalam program pengendalian banjir nasional.
“Kami berkomitmen mengawal ini sampai tuntas. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut keselamatan dan masa depan warga Kutai Timur,” ujarnya.
Rombongan Komisi C diterima langsung oleh Kasubdit Wilayah Kalimantan dan Kasubdit Perencanaan Sumber Daya Air mewakili Dirjen SDA Kementerian PUPR.(Adv)




