Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

KIP Menangkan Erwin Febrian Syuhada, ESDM Wajib Buka Dokumen Lingkungan KPC

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh aktivis Kutai Timur, Erwin Febrian Syuhada, melawan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Putusan yang dibacakan pada 30 Juli 2025 itu menegaskan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan informasi publik terbuka yang wajib diberikan kepada pemohon.

Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 112/XII/KIP-PSI-A/2022 menyatakan ESDM memiliki kewajiban membuka dokumen tersebut karena tetap berada dalam penguasaan badan publik, meskipun sumber awal dokumen berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Kutai Timur yang selama ini merasakan dampak dari operasi KPC. Hak atas informasi lingkungan hidup adalah hak publik yang dijamin konstitusi,” ujar Erwin usai sidang.

Majelis menegaskan putusannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan setiap saat seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Sementara Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 menyebutkan, dokumen perizinan dan dokumen lingkungan termasuk jenis informasi yang wajib diumumkan.

“Menutup akses dokumen lingkungan sama saja menutup mata masyarakat terhadap ancaman ekologis di wilayahnya. Padahal, informasi tentang dampak lingkungan adalah instrumen pengawasan publik yang dijamin undang-undang,” tegas Erwin

Ditambahkan Erwin Praktik pengecualian dokumen lingkungan dianggap berbahaya. Jika dokumen AMDAL, RKL, dan RPL ditutup, masyarakat tidak dapat mengetahui, Risiko banjir, pencemaran, dan kerusakan ekosistem akibat tambang. Kewajiban perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, serta Langkah mitigasi bencana yang seharusnya disiapkan pemerintah dan perusahaan.

Kondisi ini bukan sekadar administratif, melainkan berimplikasi langsung terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Tanpa keterbukaan, potensi pelanggaran lingkungan mudah disembunyikan, sementara warga di wilayah tambang seperti Kutai Timur harus menanggung dampaknya.

Putusan KIP ini dinilai sebagai tonggak penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di sektor pertambangan yang sarat kepentingan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru