Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Ketua KPK: Lemah Mental dan Tekanan Keluarga Bisa Picu Korupsi

BALIKPAPAN — Korupsi tidak hanya soal sistem yang lemah, tetapi juga persoalan personal. Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 di Balikpapan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membeberkan tujuh faktor utama yang kerap mendorong seseorang terjerumus dalam praktik korupsi.

“Mental yang lemah, sikap permisif, intervensi jabatan, pemanfaatan situasi, niat buruk, tekanan keluarga, dan keterbatasan integritas pribadi,” kata Setyo saat memberikan paparan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kaltim.

Penekanan pada faktor kepribadian ini menjadi bagian dari pendekatan baru KPK dalam memperkuat pencegahan. Tak hanya mengandalkan sistem dan indikator teknis, KPK juga mendorong kepala daerah untuk memperkuat ketahanan moral dan integritas pribadi.

“Kunci pemberantasan korupsi ada pada pengendalian mental, keberanian melawan sikap permisif, menjaga integritas dari intervensi jabatan, tidak memanfaatkan keadaan, menghindari niat buruk, serta peran keluarga yang sehat dan mendukung nilai-nilai antikorupsi,” jelas Setyo.

KPK juga memperkenalkan sistem baru MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) sebagai pengganti MCP. Sistem ini menambah jumlah indikator dari 62 menjadi 113 dan mencakup delapan fokus, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta layanan publik.

“MCSP bukan sekadar sistem evaluasi, melainkan peta jalan pencegahan. Jika dijalankan serius, maka risiko korupsi bisa ditekan sejak dini,” ucapnya.

Ia menambahkan, skor MCSP akan menjadi basis Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD). Daerah dengan nilai rendah akan mendapat pengawasan lebih ketat, sedangkan yang tinggi bisa dijadikan contoh nasional.

Rakor ini menjadi forum penting bagi kepala daerah untuk mengkaji ulang pendekatan mereka terhadap APBD. Setyo menegaskan, “Jangan pernah ada anggapan bahwa APBD itu uang saya. Setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. APBD adalah uang rakyat, maka harus kembali untuk kesejahteraan rakyat.”

Dengan menyoroti aspek mental dan lingkungan sosial pejabat publik, KPK berharap strategi pencegahan tidak hanya bertumpu pada sistem, tapi juga menyentuh akar persoalan yang lebih dalam.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru