Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Ketua Fraksi PKS Kutai Timur Tekankan Dana 250 Juta per RT Harus Berdasarkan Musyawarah Warga

SANGATTA — Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa penggunaan Dana 250 juta per RT wajib mengikuti hasil musyawarah bersama warga. Ia meminta para Kepala Desa, Ketua RT, hingga masyarakat di lingkungan masing-masing menjalankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam menentukan program pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut.

Akbar menyampaikan bahwa APBD 2025 telah mengalokasikan program 250 juta per RT, dan pada APBD Murni 2026 kebijakan ini kembali dianggarkan, sehingga kontinuitas program dapat memberikan dampak positif bagi 1.860 RT se-Kutai Timur.

“Dana 250 juta per RT ini wajib dimusyawarahkan. Kepala Desa, Ketua RT, dan warganya harus duduk bersama, menentukan prioritas apa yang paling dibutuhkan,” tegas Akbar.

Menurutnya, keberlanjutan penganggaran pada 2025 dan 2026 menunjukkan komitmen Pemkab Kutim serta DPRD untuk memperkuat pembangunan berbasis komunitas. Namun, tanpa musyawarah yang baik, dana sebesar itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

“Musyawarah itu kuncinya. Jangan sampai ada program yang tidak menyentuh kebutuhan warga. Apa pun yang dikerjakan entah itu drainase kecil, fasilitas umum, penerangan, atau kegiatan sosial harus berasal dari keputusan warga sendiri,” ujar Ketua Fraksi PKS itu.

Akbar juga menekankan bahwa RT memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik sehingga anggaran 250 juta harus menjadi momentum memperbaiki lingkungan, bukan sekadar menjalankan proyek tahunan.

“Kita ingin 1.860 RT di Kutai Timur benar-benar merasakan manfaatnya. Bukan hanya seremonial anggaran, tapi real kontribusi yang memperbaiki kampung, jalan lingkungan, ruang publik, dan kebutuhan vital warga sehari-hari,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tetap mengedepankan akuntabilitas melalui pencatatan, laporan, serta pendampingan oleh pemerintah desa dan kelurahan.

“Kami di DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Tapi keberhasilan program ini ada di tangan warga dan para Ketua RT. Ketika prosesnya transparan dan disepakati bersama, maka dana ini akan membawa perubahan nyata,” tutup Akbar.

Program 250 juta per RT diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan lingkungan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru