
Kutai Timur – Kepala Desa Mata Air, Kabupaten Kutai Timur, Imam Adiatno, menyampaikan harapannya agar pemerintah kabupaten dapat memberikan dukungan lebih besar dalam percepatan pembangunan desa. Menurutnya, keterbatasan anggaran desa membuat sejumlah program prioritas, terutama infrastruktur dasar, belum berjalan maksimal.
Imam menjelaskan, Dana Desa yang diterima sebagian besar masih terserap untuk operasional dan pembayaran honor perangkat. Kondisi ini membuat ruang pembangunan menjadi minim. “Kami berusaha mengoptimalkan dana yang ada, tetapi tanpa dukungan tambahan dari Pemkab, program strategis sulit diwujudkan,” ungkapnya.
Salah satu program paling mendesak adalah penyediaan air bersih. Hingga kini, warga Desa Mata Air yang berjumlah sekitar 850 jiwa atau 320 kepala keluarga belum terlayani PDAM. Imam menegaskan, pada 2025 pihaknya menargetkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes) sebagai solusi. “Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Ini harus dipercepat,” katanya.
Desa Mata Air memiliki luas wilayah sekitar 2.200 hektare dengan pemukiman yang terpusat. Kondisi ini dinilai sebagai keuntungan karena memudahkan distribusi infrastruktur. “Dengan wilayah yang tidak terpencar, membangun jaringan air dan fasilitas dasar lainnya bisa lebih efisien,” tambah Imam.
Selain kebutuhan air bersih, warga Mata Air menggantungkan hidup dari perkebunan sawit dan peternakan sapi. Imam menilai, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan drainase juga penting karena menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. “Kalau akses lancar, hasil pertanian dan peternakan bisa lebih mudah dipasarkan,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran membuat desa juga mengandalkan bantuan swasta. Beberapa perusahaan sekitar seperti PT Tridaya Hutan Lestari dan PT SPJU memberikan dukungan dana untuk kegiatan sosial. “Memang nilainya kecil, tapi sangat membantu dalam kondisi anggaran yang serba terbatas,” jelasnya.
Selain itu, Desa Mata Air telah membentuk Koperasi Merah Putih untuk memperkuat perekonomian warga. Meski masih tahap awal, koperasi ini diharapkan bisa menjadi wadah usaha bersama dan mendukung kemandirian desa.
Imam berharap, Pemkab Kutai Timur semakin memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat desa. “Kalau ada dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, percepatan pembangunan bisa terwujud, dan masyarakat akan segera merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(ADV)




