
Sangatta,Kaltimnesia.id – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menanggapi isu dugaan hilangnya usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024. Jimmi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Pokir tersebut tidak hilang, namun pemerintah daerah belum mampu merealisasikannya dengan maksimal.
Dirinya menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai usulan prioritas, terutama yang terkait dengan infrastruktur.
“Pokir itu bukan hilang, tapi ada kendala dalam realisasinya. Beberapa usulan memang sudah diajukan, tapi ada juga yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan berbagai alasan teknis lainnya,” ungkap Jimmi dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 5 November 2024.
DPRD akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta penjelasan mengenai alasan keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan Pemda dalam merealisasikan usulan-usulan tersebut.
Hal ini, menurutnya, menjadi perhatian serius bagi DPRD karena Pokir adalah wujud dari aspirasi langsung masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi.
“Sebagian besar dari usulan itu memang berfokus pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum. Ingin tahu mengapa ini belum bisa terealisasi, dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam jalankan program-program ini,” lanjut Jimmi.
Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui anggota DPRD dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, meskipun ada berbagai tantangan dalam merealisasikan usulan, hal ini tetap menjadi prioritas bagi DPRD dan pemerintah.
“Aspirasi masyarakat harus segera direalisasikan, terutama bagi teman-teman anggota DPRD yang telah menyampaikan program ini sebelum mereka mengakhiri masa jabatannya. Ini adalah amanah yang harus dipenuhi,” ujar Jimmi.
Terkait ancaman pelaporan yang disampaikan oleh mantan anggota DPRD Abdi Firdaus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jimmi mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa menjadi pembelajaran penting.
Menurutnya, langkah Abdi untuk mengawasi kinerja TAPD dan memastikan agar Pokir dapat terealisasi, adalah bentuk kontrol yang sah dan sesuai dengan fungsi DPRD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.
“Itu adalah langkah yang bagus dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Aspirasi masyarakat memang harus diperhatikan, dan jika ada masalah dalam realisasinya, kita harus mencari solusi bersama,” kata Jimmi.
Dengan adanya komitmen untuk memanggil TAPD dan memperjelas permasalahan yang ada, Jimmi berharap ke depan semua usulan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dapat segera diwujudkan demi kepentingan masyarakat. (adv/kalnes01)




