MUARA BENGKAL – Akses jalan penghubung antarwilayah di pedalaman Kutai Timur kembali disorot. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, turun langsung meninjau kondisi jalan poros Rantau Pulung hingga Long Bentuk di Busang, wilayah yang selama ini jadi jalur utama pergerakan hasil tani dan kebun masyarakat desa.
Dalam perjalanan darat yang dimulai sejak sore hari, Mahyunadi beberapa kali menghentikan rombongan untuk mengecek langsung kondisi jalan. Di salah satu titik di antara Rantau Pulung dan Batu Ampar, ia menyoroti teknis perawatan jalan yang dikerjakan dengan sistem swakelola.
“Ini dirawat pakai swakelola, ya?” tanyanya kepada Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Wahasuna Aqla, yang mendampingi. Setelah dijawab, Mahyunadi menambahkan, “Dirawat yang baik, gunakan batu yang sesuai.”
Jalur yang dilalui Mahyunadi bukan jalan utama kota, melainkan penghubung desa-desa penghasil sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya. Akses jalan ini menjadi urat nadi ekonomi warga, terutama dari Senambah, Senyiur, hingga Long Bentuk. Namun, sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan rentan rusak saat hujan.
“Kalau hujan dua hari saja, kendaraan nggak bisa lewat. Hasil panen bisa ngendap seminggu,” kata seorang warga di Muara Ancalong yang sempat menyambut rombongan.
Menurut data DTPHP Kutim, kawasan Senyiur dan Senambah memiliki potensi produksi pertanian cukup tinggi, namun distribusinya terhambat kondisi jalan yang tidak stabil. Jalan poros yang seharusnya memperlancar ekonomi, justru sering jadi penghambat saat musim hujan tiba.
Program perbaikan jalan dengan pola swakelola memang sedang didorong Pemkab Kutim untuk mengejar kecepatan pelaksanaan dan memberdayakan tenaga lokal. Namun, Mahyunadi menekankan perlunya pengawasan teknis agar hasilnya tidak cepat rusak dan malah membebani lagi masyarakat.
Kunjungan ini akan berlanjut hingga Busang. Rombongan dijadwalkan menyambangi Desa Long Bentuk yang juga masih memiliki keterbatasan akses. Jalur distribusi bahan pokok dan hasil kebun warga ke pasar Sangatta dan sekitarnya masih mengandalkan kendaraan pribadi dengan ongkos tinggi.
Bagi Mahyunadi, kualitas infrastruktur desa adalah kunci pemerataan ekonomi. Keterbatasan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tapi langsung berdampak pada penghasilan petani dan daya beli masyarakat pedalaman.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




