Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Hampir Tiap Pekan Disbun Kukar Fasilitasi Sengketa Kemitraan Sawit

KUTAI KARTANEGARA – Persoalan hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat masih cukup sering masuk ke Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah bahkan menerima permintaan fasilitasi hampir setiap pekan untuk membantu menyelesaikan persoalan kemitraan.

Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan laporan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan perkebunan, Mereka meminta pemerintah daerah ikut memfasilitasi penyelesaian.

“Setiap pekan hampir ada yang meminta kita memfasilitasi. Ada dari koperasi, lembaga mitra maupun perusahaan. Kita coba pertemukan mereka untuk mencari jalan keluar,” ujar Taufik, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, kebutuhan mediasi cukup banyak ditemukan di kawasan yang memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Muara Kaman, Kembang Janggut, Kenohan dan Muara Badak.

Namun, Taufik mengatakan setiap laporan yang masuk memiliki persoalan berbeda. Karena itu, Disbun tidak menggunakan pola penyelesaian yang sama untuk seluruh kasus.

Ada persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan, sementara sebagian lainnya menyangkut hubungan dan pemenuhan hak maupun kewajiban antara perusahaan dan masyarakat.

Pemerintah daerah kemudian mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mendengarkan persoalan dari masing-masing sisi sebelum mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang awalnya berada pada lingkup hubungan kerja sama tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Kita memfasilitasi mediasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan bersama. Namanya mitra, jangan sampai hubungan yang dibangun justru seperti bermusuhan,” katanya.

Taufik menilai hubungan yang sehat menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha perkebunan. Perusahaan membutuhkan masyarakat sebagai mitra, sedangkan masyarakat juga membutuhkan keberadaan kegiatan perkebunan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di wilayah mereka.

Karena itu, Disbun Kukar memilih mendorong penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah setiap kali persoalan kemitraan muncul.

“Kita ingin perusahaan dan masyarakat saling membutuhkan. Kalau hubungan itu bisa dijaga, kerja sama perkebunan juga bisa berjalan lebih panjang,” tutup Taufik.(adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru