Kutai Timur– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur menggelar aksi demonstrasi di simpang tiga jalan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, sebagai bentuk protes terhadap skandal video viral yang memperlihatkan sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur berpesta di ruang rapat kantor. Dalam video tersebut, terlihat pegawai berjoget di atas meja, melakukan aksi sawer uang, serta diduga ada minuman keras di lokasi.
Dalam aksinya para mahasiswa melakukan teatrikal unik dengan berjoget dan membagikan uang mainan kepada peserta aksi. Aksi tersebut dimaksudkan sebagai sindiran terhadap perilaku ASN dalam video yang hingga kini belum mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah daerah.
Mereka menirukan aksi joget di atas kursi yang dianalogikan sebagai meja, diiringi musik yang sama, yaitu “Goyang Nasi Padang,” sambil melemparkan kertas yang dianalogikan sebagai uang yang dibuang oleh para ASN dalam video viral tersebut.
Koordinator lapangan (Korlap), Yogi Oktanis, menilai bahwa perilaku yang ditampilkan dalam video tersebut sangat tidak terpuji.
“Video itu menunjukkan tindakan yang tidak pantas, terutama karena mereka adalah aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bukan justru mempertontonkan perilaku tidak beradab seperti ini,” ujar Yogi saat dikonfirmasi.
Ketua GMNI Kutim, Deo Datus, juga menegaskan perlunya penyelesaian tegas atas kasus ini. “Kami mengapresiasi langkah Bupati Kutim yang mengeluarkan surat investigasi, tetapi jangan hanya menjadi formalitas. Kami menuntut tindakan konkret agar kasus ini segera dituntaskan,” ungkapnya.
Presiden BEM Stiper, Gideon Sampeluna, mendesak Plt Kepala Dinas PUPR Kutim untuk segera memberikan klarifikasi terkait video tersebut. “Kami menuntut agar Plt Kepala Dinas PUPR memberikan klarifikasi secara lengkap mengenai aksi yang dilakukan oleh pegawainya,” tegas Gideon.
Aksi ini mengerucut pada beberapa tuntutan utama:
Mendesak BKPSDM Kutim dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kejadian di Dinas PUPR Kutim, termasuk keterlibatan kontraktor dalam aksi sawer.
Meminta penegakan hukum sesuai dengan UU ASN, UU Antikorupsi, serta Peraturan Bupati Kutim Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Mendesak Bupati Kutai Timur, Ardiyansyah Sulaiman, untuk segera menanggapi kasus ini dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.
Meminta Plt Kepala Dinas PUPR Kutai Timur untuk memberikan klarifikasi resmi kepada publik serta mengidentifikasi seluruh ASN yang terlibat dalam video yang beredar.
Aksi massa ini diakhiri dengan deklarasi, di mana para peserta aksi memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Jika tidak ada eksekusi konkret, para peserta aksi berencana kembali turun ke jalan dengan menggandeng seluruh organisasi mahasiswa (Ormawa) di Kutai Timur serta masyarakat sipil.
Penulis: Heni
Editor: Redaksi




