SANGATTA — Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) kini membuka akses lebih luas bagi warga Kutai Timur (Kutim). Melalui gerai pengaduan yang dibuka di Kantor Bupati Kutim dan Disdukcapil, masyarakat kini dapat menyampaikan laporan atau konsultasi langsung tanpa harus ke Samarinda.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kaltim, Iqnasius Ryan Gamas, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mendekatkan layanan pengawasan publik. “Kami tidak menunggu keluhan datang dari jauh. Dengan gerai di Kutim, masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduannya tanpa harus repot ke Samarinda,” ujarnya.
Ryan memastikan seluruh laporan akan diproses dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi pelapor. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Perlindungan hukum bagi pelapor sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut baik kehadiran gerai tersebut. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kutim, Herwin, melalui stafnya Yunan Abdi Tunggal, menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting memperkuat transparansi birokrasi.
“Harapan kami, pelayanan publik di Kutim semakin berkualitas, maladministrasi berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat,” kata Yunan.
Selain itu, Ombudsman juga memberikan edukasi langsung kepada perangkat daerah agar memahami mekanisme penanganan keluhan dan peningkatan pelayanan publik. “Pembekalan ini sangat bermanfaat. Menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Ombudsman juga mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR!, saluran resmi nasional untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik secara daring. Dengan sistem ini, warga tidak lagi perlu menyalurkan keluhan melalui media sosial yang tidak selalu ditindaklanjuti.
Kehadiran Ombudsman di Kutim menjadi langkah penting dalam memperpendek jarak antara pengawas layanan publik dan masyarakat. Melalui gerai pengaduan yang kini hadir di Sangatta, warga mendapat kemudahan untuk menyuarakan haknya, sementara pemerintah daerah memiliki mitra strategis dalam memperkuat pelayanan publik yang terbuka dan bertanggung jawab.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




