SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kualitas layanan publik melalui pembangunan gedung permanen Mal Pelayanan Publik (MPP) tiga lantai yang kini telah mencapai progres 25 persen. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi di daerah.
Peresmian operasional MPP Kutim dilakukan bersamaan dengan 10 daerah lain oleh Kementerian PAN-RB pada triwulan III tahun 2025. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, Kepala DPMPTSP Darsafani, dan jajaran Forkopimda, sementara Bupati Ardiansyah Sulaiman mengikuti secara daring bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Otok Kuswandaru menyebut pembangunan MPP sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan transparan. “Reformasi pelayanan publik yang berhasil akan menghasilkan layanan yang prima dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menteri Rini Widyantini menambahkan, MPP menjadi wujud pelayanan publik yang inklusif. “Semua masyarakat kita jamin untuk mendapatkan pelayanan. MPP menghadirkan layanan inklusif, aman, dan terhubung melalui berbagai kanal tatap muka, mandiri, bergerak, jarak jauh, maupun digital,” katanya.
Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa MPP Kutim telah mengintegrasikan 31 instansi dengan 132 jenis layanan. Di antaranya Bankaltimtara, Samsat, Kementerian Agama, Polres, BPJS, Imigrasi, dan Kejaksaan. Beberapa layanan yang paling diminati meliputi PBG, SLF, PKKPR, serta perizinan usaha dan tenaga kesehatan.
Ardiansyah menegaskan, pembangunan gedung MPP di atas lahan 1,7 hektare dengan luas 2.716 meter persegi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik. “MPP bukan hanya wadah pelayanan, tetapi juga simbol transformasi tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Dengan beroperasinya MPP Kutim, pemerintah daerah menargetkan terciptanya pelayanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran gedung baru ini juga diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi sekaligus mendorong peningkatan investasi di Kutai Timur.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




