Sangatta – Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kutai Timur menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meski demikian, Fraksi NasDem memberikan catatan penting agar arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar membawa perubahan signifikan, terutama di luar sektor tambang.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menekankan perlunya keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan transformasi ekonomi di sektor non-tambang.
“Bidang-bidang strategis yang menjadi perhatian meliputi pertanian, peternakan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor-sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ungkap Aldriansyah dalam membacakan laporan hasil pansus Raperda RPJMD, (Rabu 13/08/25)
Selain itu, NasDem mendesak agar setiap program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dijalankan secara konsisten. Konsistensi tersebut dianggap kunci agar visi dan misi pembangunan yang telah disepakati tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
RPJMD Kutai Timur 2025–2029 sendiri mengusung visi “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” dengan lima misi utama, salah satunya adalah transformasi ekonomi berbasis potensi daerah di luar sektor pertambangan. Namun, proses pembahasan RPJMD tahun ini diwarnai keterlambatan penyampaian dokumen oleh pemerintah daerah, yang membuat DPRD hanya memiliki waktu efektif sekitar dua minggu untuk melakukan pembahasan mendalam.
“Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi alternatif yang dapat menopang pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan,”pungkasnya.




