Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Fraksi GAP Soroti Penurunan Pendapatan Daerah 2026, Minta Pemerintah Fokus pada Sektor Berdampak

SANGATTA — Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Raperda APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (25/11). Pandangan Umum tersebut dibacakan oleh H. Shabaruddin, S.Ag, selaku Sekretaris Fraksi GAP.

Dalam penyampaiannya, Fraksi GAP menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen perjuangan untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, Fraksi GAP meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat, transparan, dan berpihak pada sektor-sektor yang memiliki dampak nyata.

“APBD adalah alat perjuangan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Karena itu harus tepat sasaran, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Shabaruddin saat membacakan pandangan fraksi.

Dalam Nota Penjelasan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan hanya Rp 5,736 triliun, jauh menurun dibanding, APBD Murni 2025: ± Rp 11,15 triliun dan Perubahan APBD 2025: ± Rp 9,9 triliun

Shabaruddin menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan penurunan tersebut beserta strategi adaptasi fiskal yang akan dilakukan daerah.

“Pemerintah perlu menjelaskan penyebab penurunan pendapatan, langkah penyesuaian kebijakan, dan strategi penguatan PAD yang terukur. Situasi fiskal ini harus dihadapi dengan transparan,” ujar Shabaruddin.

Diketahui dalam PU NOTA PENJELASAN APBD 2026, belanja Operasi Rp 3,376 triliun, belanja Modal Rp 1,381 triliun, belanja Transfer: Rp 934 miliar, dan belanja Tidak Terdugasebanyak Rp 20 miliar

Menurut Shabaruddin, kondisi fiskal yang menurun mengharuskan belanja publik diarahkan pada sektor prioritas yang memberikan multiplier effect besar.

“Ketimpangan antarwilayah masih tinggi. Prioritas belanja harus diarahkan pada pembangunan desa, akses jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pertanian dan UMKM,” katanya.

GAP juga menyinggung lambatnya pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025, baik dari aspek penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik.

“Fraksi GAP meminta pemerintah segera membersihkan sumbatan pembangunan. Percepatan pengadaan, koordinasi antar-OPD, dan monitoring harus diperkuat agar tidak ada penumpukan pekerjaan di akhir tahun,” tegas Shabaruddin.

Di akhir penyampaiannya, GAP mengajak Pemkab Kutim untuk membahas RAPBD 2026 secara terbuka dan tepat sasaran.

“Fraksi GAP siap bekerja sama secara konstruktif demi menghasilkan APBD yang efektif, adil, dan berpihak pada rakyat,” tutup Shabaruddin. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru