
Sangatta, Kaltimnesia.id – Mantan anggota DPRD Kutai Timur, Abdi Firdaus, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan hilangnya usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang telah disepakati untuk periode 2019-2024.
Abdi menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidaktransparanan dan penyalahgunaan wewenang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutai Timur.
Sebagai respons, ia mengancam akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika hak Pokir yang seharusnya diterima pada tahun 2024 tidak segera dikembalikan.
Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat yang perlu diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menilai penundaan usulan Pokir yang semula dianggarkan untuk 2024 dan malah dialihkan ke anggaran 2025 berpotensi merugikan rakyat serta ciptakan ketidakpastian bagi para anggota DPRD yang sudah berakhir masa jabatannya.
“Ini sangat mengganggu. Pokir yang seharusnya sudah diakomodasi tahun 2024 malah dipindahkan ke 2025, yang akan menjadi hak anggota DPRD yang baru. Kami merasa hak kami dirampas,” ungkap Abdi saat ditemui.
Abdi juga menekankan bahwa hilangnya usulan Pokir bisa berdampak langsung pada kepentingan publik, terutama masyarakat di daerah pemilihan yang telah memberikan aspirasinya.
Menurutnya, meskipun sudah ada beberapa kali negosiasi terkait hal ini, hingga kini belum ada kejelasan dari TAPD mengenai keberlanjutan dan realisasi usulan tersebut.
“Pokir bukan sekadar formalitas. Ini adalah amanah yang harus diwujudkan, terutama bagi mereka yang sudah mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Kami ingin agar semua usulan yang telah kami ajukan diterima dan direalisasikan oleh pemerintah, jangan sampai ada yang terabaikan,” tegas Abdi.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, Abdi Firdaus menyatakan bahwa ia akan membawa masalah ini ke KPK untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran atau tindakan yang merugikan kepentingan rakyat.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa pihak terkait seperti BAPPEDA, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretaris Daerah akan dilibatkan dalam laporan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang akan ditempuh Abdi Firdaus. Jimmi menilai bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan, mengingat Pokir adalah hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Pokir adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Jadi, jika ada yang tidak beres dalam proses ini, tentu harus segera diperjelas dan diselesaikan,” kata Jimmi. (adv/kalnes01)




