
Kutai Timur, Kaltimnesia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti masih adanya puluhan desa di Kutai Timur yang belum menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh. Kondisi ini dinilai mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
“Kalau ada 26 desa yang belum dapat aliran listrik, ini kan tentu tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas dr. Novel saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur, belum lama ini.
Ia menilai, ketersediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat dan akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan langkah konkret dan memastikan koordinasi intensif dengan pihak PLN maupun pemerintah provinsi agar seluruh desa di Kutai Timur segera teraliri listrik secara merata.
“Kalau memang 26 desa ini ternyata dalam perkiraan ke depan tidak bisa sampai PM (Pembangkit Menyala) atau jaringan utama, maka harus dicari alternatif lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pengembangan energi terbarukan berskala kecil seperti tenaga surya atau mikrohidro yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerataan listrik merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah dapat menjadikan isu ini sebagai prioritas, agar masyarakat di desa tidak terus tertinggal dari sisi layanan dasar.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi hak dasar warga yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (Adv)




