Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

DPRD Kutim Terus Tekan Penanganan HIV/AIDS Melalui Raperda, Kini Masuk Tahap Harmonisasi

Sangatta.kaltimnesia.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Kelamin di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memasuki tahap harmonisasi di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Samarinda.

Tahapan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya DPRD Kutim untuk menghasilkan regulasi yang dapat memberikan solusi konkret bagi penurunan angka kasus HIV/AIDS dan penyakit kelamin di wilayah tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda, Novel Tyty Peambonan, menegaskan bahwa Raperda tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kutim, seiring dengan peningkatan kasus penyakit menular tersebut.

“Proses harmonisasi di Kemenkumham sudah berjalan dan kami berharap Raperda ini dapat selesai sesuai jadwal, sehingga bisa segera dibahas dan disahkan dalam paripurna sebelum akhir tahun ini. Regulasi ini penting untuk menanggulangi masalah kesehatan yang semakin serius di Kutim,” ujar belum lama ini.

Raperda ini, dirancang untuk memperkuat aspek pencegahan, pengobatan, serta penanganan penyakit HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Tidak hanya itu, Raperda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kutim akan bahaya dan cara pencegahan penyakit-penyakit tersebut.

“Regulasi ini bukan hanya soal penanganan medis, tetapi juga pendidikan kesehatan untuk masyarakat luas, termasuk para pelajar dan kelompok berisiko. Dengan pendekatan yang inklusif, kami berharap masyarakat lebih paham mengenai pentingnya pencegahan,” tambahnya.

Menurutnya, Novel karibnya salah satu tujuan utama dari Raperda ini adalah menciptakan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan yang optimal.

Dalam hal ini, peran fasilitas kesehatan di Kutim akan diperkuat agar dapat memberikan pengobatan yang lebih baik, serta memastikan penanganan yang sesuai standar untuk para penderita HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya.

“Selain penyuluhan kepada masyarakat, regulasi ini juga akan memperkuat fasilitas kesehatan kita, baik dalam hal prosedur pengobatan maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Ini adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan angka penderita HIV/AIDS,” imbuhnya.(adv/kalnes01)

 

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru