
Kutai Timur, kaltimnesia.id — Penanganan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menjadi perhatian serius DPRD Kutai Timur (Kutim). Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis untuk memperkuat langkah mitigasi bencana, termasuk melalui program relokasi dan rehabilitasi rumah di kawasan rawan.
Menurut Pandi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim telah melakukan kajian terhadap potensi-potensi bencana di berbagai wilayah. Kajian tersebut menjadi dasar dalam perencanaan penanganan ke depan.
“Kalau terkait kebencanaan tadi kami juga ada di BPBD ya, mereka sudah mengkaji potensi-potensi bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya,” ujar Pandi Senin (13/10/2025).
Lebih lanjut, Pandi menyebut bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tugas BPBD semata. Menurutnya, dinas-dinas teknis lain seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.
“Tapi di program dinas-dinas teknis juga kami tekankan soal bagaimana penanganan banjir, terus tadi kalau misalnya di Dinas Perkim itu ada program rehap rumah penanggulangan bencana, ada yang relokasi rumah di kawasan bencana, seperti itu yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Program relokasi dan rehabilitasi rumah dinilai menjadi langkah konkret dalam melindungi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa warga yang terdampak memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
DPRD Kutim, lanjut Pandi, juga berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung alokasi anggaran bagi program-program penanggulangan bencana, termasuk infrastruktur pengendali banjir dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ia berharap dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, risiko bencana dapat diminimalkan dan dampaknya dapat tertangani lebih cepat dan efektif.(Adv)




