
Sangatta, Kaltimnesia.id – Isu penggunaan tenaga kerja lokal kembali menjadi perhatian serius DPRD Kutai Timur. Dalam rapat bersama sejumlah pihak terkait, anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelibatan tenaga kerja lokal, terutama setelah pengalaman proyek multiyears beberapa waktu lalu.
Menurut Pandi, pemerintah daerah dan para kontraktor perlu lebih tegas dalam memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proyek pembangunan, baik skala kecil maupun besar. Ia mengingatkan agar kejadian serupa pada proyek multiyears sebelumnya, di mana banyak tenaga kerja luar daerah yang mendominasi, tidak terulang kembali.
“Tadi juga ada beberapa poin disampaikan bahwa kami juga meminta bahwasanya belajar dari pengalaman kasus multiyears kemarin,” ujar Pandi Widiarto, dalam keterangannya di Gedung DPRD Kutim.
Pandi menjelaskan, selama ini DPRD banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait minimnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Padahal, banyak potensi sumber daya manusia di Kutai Timur yang dinilai mampu bersaing jika diberi kesempatan.
Selain itu, Pandi juga menyoroti adanya anggapan bahwa tenaga kerja luar daerah selalu dianggap lebih berkualitas dibandingkan pekerja lokal. Menurutnya, pandangan tersebut perlu dikaji ulang karena tidak ada jaminan kualitas semata ditentukan dari asal daerah seseorang.
“Kita meminta ternyata tidak ada jaminan juga bahwa pengusaha lokal di luar itu lebih berkualitas dibanding lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kutim akan terus mendorong agar regulasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal semakin diperkuat. Hal ini penting tidak hanya untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.
Dengan memperkuat peran dan keterlibatan tenaga kerja lokal, lanjut Pandi, proyek pembangunan di Kutai Timur diharapkan tidak hanya berdampak pada infrastruktur semata, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga setempat.
Langkah ini menjadi salah satu fokus DPRD Kutai Timur dalam memastikan agar pembangunan daerah berjalan lebih inklusif dan berkeadilan sosial, sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.(ADV)




