
Sangatta, Kaltimnesia.id– Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur untuk lebih serius dalam memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini menyusul pentingnya integrasi data dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah yang efektif, terutama menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
David yang berasal dari Partai Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan SIPD dalam mengelola dan mengintegrasikan data sangat menentukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, sistem ini harus dijalankan dengan lebih teliti dan memastikan bahwa semua usulan yang diterima dari reses DPRD dapat terakomodir dengan baik tanpa ada yang tercecer.
“Penting untuk pastikan data yang sudah masuk melalui reses dan laporan lainnya benar-benar terakomodasi di dalam SIPD. Jangan sampai ada usulan yang terlewat, karena ini berkaitan langsung dengan distribusi anggaran dan program-program pembangunan yang akan dijalankan,” ucap David.
Sebagai salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, SIPD berfungsi mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan, serta pengawasan terhadap program-program yang sudah berjalan.
Dengan sistem yang optimal, Pemkab Kutai Timur diharapkan dapat menghindari kekeliruan dalam pengalokasian anggaran dan memastikan program-program pembangunan tepat sasaran.
David menambahkan bahwa dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh Pemkab Kutai Timur saat ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Sistem informasi yang baik akan permudah kita dalam memantau setiap kebijakan dan program yang sudah direncanakan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Kami dari DPRD berharap agar Pemkab lebih serius dalam menjalankan SIPD dengan baik,” ujarnya.
Sebagai penutup, David mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan data dan anggaran adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Jika ada usulan yang tidak terakomodir, kita harus tahu apa alasannya. Ini penting agar tidak ada program yang terlewat atau tidak mendapatkan anggaran yang semestinya,” tegasnya. (adv/kalnes01)




