
Kutai Timur, kaltimnesia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Kari Palimbong, mendesak percepatan operasional Pelabuhan Kenyamukan yang hingga kini belum sepenuhnya difungsikan. Ia menilai, keberadaan pelabuhan tersebut sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan sekitarnya.
Dalam keterangannya kepada media, Kari menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan pelabuhan tersebut segera dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Upaya kita sih ya pelabuhan itu cepat-cepat difungsikan,” ujar Kari saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Rabu (15/10/2025).
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, Pelabuhan Kenyamukan merupakan salah satu proyek strategis yang seharusnya sudah lama menjadi penopang logistik dan aktivitas perdagangan di Kutai Timur. Namun, hingga kini, banyak kendala teknis dan administratif yang menghambat fungsionalisasi pelabuhan tersebut.
Ia juga menyoroti potensi efek berantai yang akan ditimbulkan jika pelabuhan mulai beroperasi. Bagi Kari, fungsi pelabuhan tidak hanya terbatas pada aktivitas bongkar muat barang, tapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian lokal.
“Supaya kan ada multiplier effect di situ. Ketika itu sudah bisa beroperasi, maka pertumbuhan ekonomi di situ kan lebih cepat,” ungkapnya.
Dengan difungsikannya pelabuhan, ia meyakini akan tercipta peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari jasa angkutan, logistik, hingga sektor UMKM. Selain itu, pelabuhan tersebut juga akan mengurangi ketergantungan Kutai Timur terhadap pelabuhan di daerah lain untuk distribusi barang dan bahan pokok.
Kari pun mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mempercepat proses legalitas, kelengkapan infrastruktur, serta penunjukan operator pelabuhan.
“Jangan sampai aset besar seperti ini justru terbengkalai. Kita harus serius menindaklanjutinya,” tambah Kari.
Sebagai informasi, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun progres pemanfaatannya belum optimal. Diharapkan dengan dorongan dari legislatif dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, pelabuhan ini bisa segera dioperasikan demi kepentingan ekonomi masyarakat Kutai Timur.(Adv)




