
Sangatta.kaltimnesia.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyoroti kualitas pembangunan fisik di beberapa kecamatan yang dinilai masih kurang memadai.
Legislator Kutim khawatiran terkait kualitas proyek-proyek pembangunan yang ada, terutama di daerah pemilihannya yang mengalami kekurangan infrastruktur.
“Saya tidak akan segan-segan menegur jika ada pekerjaan yang tidak selesai dengan baik. Meskipun itu adalah proyek yang diajukan oleh teman-teman di DPRD atau pokir mereka, kalau saya lihat pekerjaan tersebut tidak selesai dengan baik, saya akan keras,” Anggota DPRD Kutai Timur, Kristian Hasmadi belum lama ini.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut contoh konkret terkait kualitas pekerjaan yang kurang memadai, seperti pagar sekolah atau kantor desa yang dibangun dengan kualitas buruk, seolah-olah hasil pekerjaan itu tidak direncanakan dengan matang.
“Di mana hasilnya masih kelihatan seperti ‘pekerjaan zaman Majapahit’, di mana bekas-bekas telapak tangan masih terlihat jelas. Ini jelas tidak baik dari segi estetika maupun daya tahan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pembangunan fisik di daerah seharusnya tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan ketahanan, mengingat dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut adalah hak masyarakat.
“Pembangunan harus memperhatikan kualitas dan keindahan, karena dana yang digunakan adalah anggaran rakyat, yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya, proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran desa umumnya lebih terjaga kualitasnya, dibandingkan proyek-proyek dari luar yang kadang terbengkalai.
“Kalau pekerjaan fisik yang berasal dari anggaran desa, speknya lebih diperhatikan dan tetap utuh. Berbeda dengan proyek dari luar yang seringkali hanya setengah hati,” tambah mantan Kepala Desa Nehas Liabing, Kecamatan Muara Wahau, itu.
Diharapkan pembangunan di Kecamatan Muara Wahau dan daerah lainnya dapat dilakukan dengan lebih merata, dengan kualitas yang terjamin, agar dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(adv/kalnes01)




