Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

DPMPTSP Kukar Gunakan LKPM untuk Pantau Aktivitas 944 Perusahaan Besar

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki basis data sebanyak 944 perusahaan besar yang dihimpun melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pendataan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memantau perkembangan investasi sekaligus memperoleh gambaran aktivitas dunia usaha di daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, menjelaskan perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut merupakan badan usaha dengan nilai modal di atas Rp10 miliar.

“Totalnya jumlahnya sekitar 944 perusahaan. Tapi terbagi dalam berbagai sektor, ada yang jasa, manufaktur dan pertambangan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Ia menerangkan, data perusahaan tersebut bersumber dari laporan yang disampaikan pelaku usaha melalui sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan dengan kategori modal besar memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala.

“Perusahaan dengan kategori modal besar memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem yang disediakan pemerintah pusat,” terangnya.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses informasi yang dilaporkan perusahaan untuk mengetahui perkembangan investasi di masing-masing sektor. Data LKPM juga menjadi bahan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal yang berlangsung di Kukar.

“Melalui laporan itu, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanaman modal pada masing-masing sektor,” katanya.

Namun, Alfian mengingatkan bahwa jumlah perusahaan yang tercatat dalam basis data LKPM tidak otomatis menggambarkan seluruh perusahaan tersebut masih aktif beroperasi di lapangan.

Keberadaan nama perusahaan dalam pendataan investasi perlu dibedakan dengan kondisi operasional aktual. Sebab, pencatatan perusahaan menunjukkan keberadaannya dalam sistem pelaporan, sementara aktivitas usaha di lapangan membutuhkan informasi lebih lanjut.

“Data itu memang memberikan gambaran mengenai perusahaan yang tercatat, tetapi tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya masih menjalankan kegiatan operasional secara aktif,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca data investasi daerah. Sebab, besarnya jumlah perusahaan yang terdaftar belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung.

DPMPTSP Kukar pun menjadikan LKPM sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh informasi perkembangan penanaman modal. Data tersebut mencakup berbagai kelompok usaha, dengan sektor primer seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan masih mendominasi komposisi perusahaan besar.

Melalui pemantauan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki gambaran lebih terukur mengenai perkembangan dunia usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendorong iklim investasi di Kukar. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru