KUTAI KARTANEGARA – Penataan Pasar Tangga Arung di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan pada pembenahan administrasi dan pemanfaatan kios maupun los. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar menyiapkan pendataan ulang untuk memastikan pihak yang tercatat sebagai penghuni benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Burhanuddin, mengatakan proses tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat sebelum menentukan langkah penataan berikutnya.
“Yang kami lakukan ini mencoba mendata semua yang ada. Datanya harus kami sinkronkan, kemudian dicek siapa saja yang menempati kios dan siapa yang tidak menempati, sehingga nantinya bisa dilakukan penataan ulang,” ujar Burhanuddin, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan apakah pihak yang tercatat dalam kontrak benar-benar menempati tempat usaha yang menjadi haknya.
Pendataan tersebut mencakup penghuni yang telah menandatangani kontrak maupun yang belum menyelesaikan proses administrasi. Keduanya perlu diverifikasi untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi kios dan los di Pasar Tangga Arung.
Burhanuddin menyebut terdapat sekitar 170 pihak yang belum menandatangani kontrak. Namun, Disperindag masih perlu memastikan apakah mereka tetap menguasai tempat tersebut atau tidak.
“Yang belum tanda tangan kontrak itu juga harus kami cek, apakah masih menguasai tempatnya atau tidak. Kami perlu waktu untuk mendata semuanya terlebih dahulu,” jelasnya.
Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penataan secara lebih tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan status administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.
Disperindag Kukar berharap pendataan tersebut dapat membantu mewujudkan pengelolaan Pasar Tangga Arung yang lebih tertib agar dapat semakin bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Tenggarong.
“Terutama dalam memastikan kejelasan status penghuni dan penggunaan fasilitas perdagangan,” pungkasnya. (Adv)




