SANGATTA – Masalah polusi debu akibat aktivitas truk pengangkut material tanpa penutup di wilayah Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan (Dishub). Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, menegaskan bahwa penanganan ke depan tidak akan lagi berhenti pada imbauan, tetapi melalui penegakan hukum dengan sanksi tegas.
“Tapi kalau ditanya itu, tentunya kalau sudah ada sosialisasi ke depan harus ada aturan yang bisa mengikat. Termasuk memberikan sanksi. Kalau hanya imbauan saja nanti tidak ada efek jera,” ujar Poniso.
Truk tanpa penutup dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Poniso menyebut, selama ini pemerintah hanya melakukan teguran tanpa efek jera.
“Masyarakat itu kadang merasa kalau ditegur ya enggak apa-apa, besok bisa diulang lagi. Karena memang tidak pernah ada tindakan nyata (sanksi). Maka ke depan, regulasi itu harus dibentuk,” katanya.
Dishub berencana memeriksa apakah telah ada dasar hukum seperti Perda atau Perbup yang dapat digunakan untuk menindak pelanggar. Bila belum ada, pihaknya siap mendorong pembentukan aturan baru.
Poniso juga mengungkap bahwa dirinya turut merasakan dampak polusi tersebut secara langsung.
“Saya di Bukit Pelangi itu ketika lewat ini kan kotor itu mengganggu yang lain. Karena memang mayoritas pengendara kita juga motor. Kita sampai kantor aja langsung debu semua,” ujarnya.
Untuk memastikan langkah tegas berjalan efektif, Dishub akan memperkuat pengawasan dan menggandeng Satpol PP serta kepolisian dalam penegakan di lapangan.
“Kalau nanti misalnya ini termasuk menjadi keluhan dan harapan masyarakat ya kita buat Perda dan Perda itu sebagai dasar aparat untuk bertindak,” pungkasnya.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




