Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Disdikbud Kutim Perkuat Perlindungan Guru: Pendampingan Hukum Hingga Restorative Justice

Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan. Langkah ini menjadi perhatian serius menyusul meningkatnya dinamika di sekolah, termasuk adanya keluhan masyarakat terkait komunikasi, tindakan guru, ataupun permasalahan hukum yang muncul di luar proses pembelajaran.

Sekretaris Disdikbud Kutai Timur, Irma Yuwinda, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menjalankan kebijakan perlindungan guru sesuai arahan Kementerian Pendidikan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek pembelajaran, namun juga persoalan non-teknis yang berdampak pada proses pendidikan. Salah satu skema yang digunakan adalah pendekatan restorative justice, terutama untuk kasus yang masih dapat diselesaikan melalui mediasi.

“Jika ada guru atau tenaga pendidik yang terdampak masalah hukum, baik di dalam maupun di luar sekolah, kami langsung melakukan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Irma. Ia mengungkapkan bahwa Disdikbud Kutim telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam urusan pendampingan tata perdata dan tata usaha negara. Kolaborasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan guru tidak menghadapi persoalan hukum seorang diri.

Irma juga menegaskan bahwa guru tidak boleh serta-merta disalahkan dalam setiap konflik antara siswa dan orang tua. Menurutnya, banyak kejadian yang perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan kronologi dan standar operasional di sekolah. “Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa guru tetap terlindungi dan tidak menjadi pihak yang paling mudah disalahkan,” tambahnya.

Selain perlindungan hukum, Disdikbud Kutim juga memperkuat kapasitas sekolah melalui penguatan fungsi Bimbingan Konseling (BK) untuk menangani indikasi bullying. Setiap satuan pendidikan diwajibkan memiliki SOP penanganan kasus, termasuk asesmen kategori bullying yang tidak bisa hanya dinilai dari interaksi ringan antarsiswa.

Upaya ini selaras dengan prioritas pembangunan pendidikan di Kutai Timur, yakni memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi guru maupun peserta didik. Dengan perlindungan hukum, pendampingan, dan penguatan kapasitas sekolah, pemerintah daerah berharap kualitas pendidikan semakin meningkat dan guru dapat menjalankan tugas dengan aman tanpa tekanan berlebihan.

Program perlindungan guru ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Disdikbud dalam mendukung visi pembangunan daerah dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru