Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Bupati Kutim: Kemiskinan Tak Cukup Ditangani dengan Bansos

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah ingin persoalan kemiskinan ditangani melalui pendekatan yang menyentuh akar masalah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur dalam pidato HUT ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah mencatat tingkat kemiskinan Kutai Timur pada 2025 berada di angka 8,07 persen.
“Untuk mencapai target tersebut, penanganan kemiskinan tidak boleh dilakukan hanya melalui bantuan sosial. Kita harus menyelesaikan akar persoalannya,” tegas Bupati Kutai Timur.
Pemerintah kemudian menetapkan target penurunan kemiskinan melalui dokumen perencanaan pembangunan. Pada Perubahan RKPD 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,60–7,95 persen.
Target tersebut kembali diarahkan turun pada RKPD 2027 menjadi 7,00–7,50 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membutuhkan program yang lebih terarah dan berbasis data.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengentasan kemiskinan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga harus memperoleh akses untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.
Akses pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperkuat. Pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan membuka peluang yang lebih besar di masa depan.
Selain pendidikan, akses kesehatan juga menjadi kebutuhan dasar. Kondisi kesehatan masyarakat memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang menjalankan aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
“Angka ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat program pengentasan kemiskinan secara lebih terarah dan berbasis data,” ujarnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya akses terhadap pekerjaan. Kesempatan kerja dapat memberikan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan bantuan.
Akses permodalan dan pelatihan keterampilan juga menjadi bagian dari strategi yang disebut dalam pidato. Keduanya dapat membantu masyarakat mengembangkan kemampuan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Kebutuhan pangan, perumahan layak dan infrastruktur dasar juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemiskinan. Masyarakat membutuhkan lingkungan kehidupan yang mendukung agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Pemerintah daerah perlu memastikan program sosial, ekonomi dan pelayanan dasar berjalan secara terpadu.
Target penurunan kemiskinan hingga 7,00–7,50 persen pada 2027 menjadi tantangan tersendiri. Keberhasilan target tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dari sekadar bantuan menjadi pemberdayaan.
Dengan pendekatan tersebut, pengentasan kemiskinan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam jangka pendek, tetapi memiliki akses terhadap peluang yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru