Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Bupati Ardiansyah Tekankan BPD Pahami Regulasi dan Perkuat Pengawasan Desa

KUTAI TIMUR– Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Ardiansyah saat melantik anggota BPD Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan anggota BPD yang baru dilantik agar memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Ardiansyah, BPD tidak hanya memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama pemerintah desa.

“Tugas kalian juga yang harus membahas APBD bersama kepala desa serta fungsi pengawasan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Ardiansyah.

Ia menjelaskan, fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang baik mengenai mekanisme pemerintahan desa, terutama dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran. BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa mengabaikan hubungan kerja yang baik dengan kepala desa.

Ardiansyah juga meminta anggota BPD tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Kami dari Pemkab Kutim meminta agar anggota BPD dapat memahami regulasi yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas, agar setiap keputusan yang diambil tidak berdasarkan asumsi atau perkiraan semata,” tegasnya.

Ia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu modal penting bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas. Dengan memahami aturan, BPD dapat memberikan masukan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tepat dan terukur.

Selain itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perbedaan pandangan dalam proses pemerintahan, menurutnya, seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Pelantikan anggota BPD PAW tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan Desa Bukit Makmur. Anggota BPD yang baru dilantik diminta segera memahami tugas pokok dan fungsinya serta membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Ardiansyah berharap keberadaan BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, membahas anggaran, sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan kapasitas BPD dan pemahaman regulasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Desa Bukit Makmur maupun wilayah Kutai Timur secara keseluruhan.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru