
KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur Ardiansyah mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun anggaran, khususnya dalam memastikan proyeksi pendapatan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ardiansyah saat melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah menjelaskan bahwa penyusunan anggaran harus berangkat dari perhitungan yang realistis. Menurutnya, proyeksi pendapatan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.
“APBD itu adalah proyeksi kemampuan pendapatan kita dalam satu tahun,” kata Ardiansyah.
Ia menekankan, proyeksi pendapatan tidak boleh sekadar mencantumkan angka yang terlihat besar tanpa mempertimbangkan kepastian realisasinya. Sebab, ketidaktepatan dalam memperkirakan pendapatan dapat berdampak terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Ardiansyah meminta jajaran pemerintahan desa bersama BPD memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa.
“Jangan sampai angka yang belum tentu terealisasi dipaksakan masuk, karena itu berbahaya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kondisi pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi dapat menyebabkan sejumlah kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan mengalami kendala. Karena itu, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan sumber pendapatan yang jelas serta memperhatikan ketentuan dan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dalam konteks pemerintahan desa, keberadaan BPD dinilai memiliki posisi penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain menjalankan fungsi sesuai ketentuan, BPD juga memiliki peran dalam membangun komunikasi bersama kepala desa, termasuk dalam pembahasan dan penetapan APBDes.
Ardiansyah berharap anggota BPD PAW yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia juga mengingatkan agar hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa tetap dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses keberlanjutan kelembagaan BPD di Desa Bukit Makmur. Dengan adanya anggota PAW, fungsi BPD diharapkan tetap berjalan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Ardiansyah juga mendorong agar pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap perencanaan, menurutnya, harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan sehingga program yang ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, BPD bersama pemerintah desa tidak hanya dituntut memahami proses penganggaran, tetapi juga mampu menjaga agar setiap keputusan keuangan dibuat berdasarkan kondisi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.(ADV)




